Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMPG: Bila Sakit Jadi Alasan Mangkir, Novanto Tak Hargai Hukum

Kompas.com - 11/09/2017, 14:06 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyatakan dirinya telah menduga bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto hari ini tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Novanto sedianya hendak diperiksa KPK sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Padahal, kata Doli, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berkali-kali memastikan bahwa Novanto akan memenuhi panggilan itu.

"Dan saya juga mendapat informasi bahwa kemarin dan hari-hari sebelumnya SN baik-baik saja dan hadir di beberapa pertemuan dan undangan," kata Doli, lewat keterangan tertulis, Senin (11/9/2017).

Bila benar kalau hari ini tiba-tiba sakit, lanjut dia, apalagi sakitnya tiba-tiba jadi banyak, seperti yang dikabarkan terkena secara bersamaan vertigo, gula, ginjal, dan jantung, pihaknya merasa prihatin.

(Baca: Alasan Sakit, Setya Novanto Tak Penuhi Pemeriksaan di KPK)

Menurut dia, biasanya kalau orang terkena sakit berat sekaligus seperti itu, akan susah mengerjakan sesuatu, apalagi mengemban amanah sebesar memimpin partai sebesar Golkar. Karenanya, ia menyarankan Novanto sebaiknya meletakkan jabatan dan mundur sebagai Ketua Umum.

"Dalam bahasa AD/ART itu masuk kategori 'berhalangan tetap' namanya. Kami ikhlaskan SN untuk fokus menghadapi sakitnya dan kasus hukumnya," ujar Doli.

Namun, bila sakit itu dibuat-buat hanya untuk mencari alasan mangkir diperiksa KPK, ia menilai hal itu sebagai perbuatan yang tercela, tidak taat hukum, dan bagian dari menghambat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (11/9/2017). Kedatangannya terkait Ketua DPR RI Setya Novanto yang tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (11/9/2017). Kedatangannya terkait Ketua DPR RI Setya Novanto yang tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini.
"Dan itu akan semakin menambah malu muka wajah Golkar, karena dianggap tidak menghargai proses hukum," ujar Doli.

(Baca: Cerita Ketua GMPG Soal Alasan Sakit Setya Novanto Saat Dipanggil KPK)

Pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk mengambil langkah hukum berikutnya, termasuk memastikan Novanto kesehatan Novanto.

"Agar publik juga tahu bahwa yang disampaikan Idrus kemarin bahwa SN akan datang adalah HOAX," ujar Doli.

Dia juga menilai kedatangan Idrus dengan pengurus DPP mengantar surat sakit Novanto kepada KPK juga janggal. Ia mempertanyakan kapasitas Idrus melakukan hal tersebut.

"Sebagai apa mereka hadir di sana? Sebagai kuasa hukumnya SN? Apa hubungannya kasus SN dengan Idrus Marham? Kasus e-KTP ini tuduhannya kepada SN pribadi atau bersama Idrus Marham atau terhadap Golkar?" ujarnya.

"Kenapa jadi institusi Golkar dibawa-bawa dan ditempatkan berhadapan dengan KPK? Apakah kehadiran Idrus Marham dkk merupakan putusan resmi institusi partai? Jangan sampai ada kecurigaan di publik bahwa Golkar secara institusi juga terlibat dan menerima aliran korupsi e-KTP itu," kata dia.

Kompas TV Setnov Dapat Dukungan dari Partai dan Fraksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com