Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Tegaskan Persoalan Rohingya Multidimensi, Bukan karena Agama

Kompas.com - 05/09/2017, 16:08 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, persoalan krisis kemanusiaan yang menimpa masyarakat Rohingya di Rakhine State, Myanmar, bukan hanya masalah agama.

"Ada 100 lebih masjid di Yangon, Myanmar, tidak ada masalah antara Buddha-Muslim," kata Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut Kalla, persoalan Rohingnya adalah persoalan multidimensi yang meliputi sejarah, ekonomi dan politik serta agama.

"Jadi masalah Rohingya itu ada beberapa masalah, ada masalah sejarah. Sama dengan etnis Tamil di Sri Lanka, masalah politik juga. Tapi masalah agama ada juga, ekonomi," kata dia.

(Baca juga: Solidaritas Rohingya, Wiranto Minta Masyarakat Indonesia Patuhi Aturan)

Karena itu, Kalla mengimbau agar masyarakat di dalam negeri tak gelap mata melihat persoalan krisis kemanusiaan Rohingya tersebut. 

Kalla pun berharap krisis yang terjadi di Rohingya berdampak negatif di Indonesia. Apalagi, jika terjadi konflik berlatar belakang agama terjadi di Indonesia akibat krisis Rohingya.

"Seperti saya katakan, masalah Rohingya itu masalah setidaknya empat faktor masalah. Bukan hanya agama. Jadi ini kita harap jangan sampai konflik itu juga terjadi di Indonesia," kata Kalla.

"Karena kita kan tidak ada masalah dengan Buddha di sini. Saya harapkan masyarakat Buddha di sini juga membuat pernyataan mengutuk, atau mendukung agar tak terjadi seperti itu di Indonesia," tutur dia.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertolak ke Myanmar atas intsruksi dari Presiden Joko Widodo.

(Baca: Menlu Retno Desak Panglima Tentara Myanmar Hentikan Kekerasan di Rakhine)

Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Indonesia mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com