Solidaritas Rohingya, Wiranto Minta Masyarakat Indonesia Patuhi Aturan

Kompas.com - 05/09/2017, 15:55 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait kabar adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang akan mengirimkan ribuan anggotanya ke Myanmar.

Ormas tersebut ingin menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang mengalami kekerasan.

Wiranto berpendapat bahwa aksi tersebut tidak perlu dilakukan mengingat ada aturan yang harus dipatuhi.

"Indonesia kan punya aturan. Indonesia itu negara hukum, punya pemerintahan. Tidak bisa satu kelompok masyarakat liar ke sana, ke mari tanpa ada satu aturan yang harus dipatuhi dari negara ini," ujar Wiranto saat ditemui usai memberikan memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

"Mereka siap-siap mau ke sana (Myanmar), siap mau bela, itu pernyataan spontanitas karena semangat, tapi pelaksanaannya tidak bisa seperti itu. Butuh satu mekanisme yang harus dipatuhi," ucapnya.

(Baca juga: Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional)

Wiranto pun meminta masyarakat tidak perlu reaksioner dalam menanggapi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya.

Mantan Panglima ABRI itu meminta masyarakat mendukung upaya diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah kepada Myanmar. Selain itu, dia juga memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan.

"Jadi begini, masyarakat tenang-tenang saja. Pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap kemanusiaan dan sudah melakukan langkah yang sangat baik. Sehingga kelompok masyarakat saya imbau enggak usah ada aksi sendiri-sendiri. Sampaikan kepada pemerintah," kata Wiranto.

(Baca juga: Wiranto: Peristiwa Rohingya Tak Perlu Diributkan di Dalam Negeri)

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertolak ke Myanmar atas intsruksi dari Presiden Joko Widodo.

Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Indonesia mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.