Solidaritas Rohingya, Wiranto Minta Masyarakat Indonesia Patuhi Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait kabar adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang akan mengirimkan ribuan anggotanya ke Myanmar.

Ormas tersebut ingin menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang mengalami kekerasan.

Wiranto berpendapat bahwa aksi tersebut tidak perlu dilakukan mengingat ada aturan yang harus dipatuhi.

"Indonesia kan punya aturan. Indonesia itu negara hukum, punya pemerintahan. Tidak bisa satu kelompok masyarakat liar ke sana, ke mari tanpa ada satu aturan yang harus dipatuhi dari negara ini," ujar Wiranto saat ditemui usai memberikan memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

"Mereka siap-siap mau ke sana (Myanmar), siap mau bela, itu pernyataan spontanitas karena semangat, tapi pelaksanaannya tidak bisa seperti itu. Butuh satu mekanisme yang harus dipatuhi," ucapnya.

(Baca juga: Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional)

Wiranto pun meminta masyarakat tidak perlu reaksioner dalam menanggapi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya.

Mantan Panglima ABRI itu meminta masyarakat mendukung upaya diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah kepada Myanmar. Selain itu, dia juga memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan.

"Jadi begini, masyarakat tenang-tenang saja. Pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap kemanusiaan dan sudah melakukan langkah yang sangat baik. Sehingga kelompok masyarakat saya imbau enggak usah ada aksi sendiri-sendiri. Sampaikan kepada pemerintah," kata Wiranto.

(Baca juga: Wiranto: Peristiwa Rohingya Tak Perlu Diributkan di Dalam Negeri)

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertolak ke Myanmar atas intsruksi dari Presiden Joko Widodo.

Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Indonesia mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.