HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer - Kompas.com

HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer

Kristian Erdianto
Kompas.com - 05/09/2017, 13:01 WIB
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dalam jumpa pers di Brussels, Belgia, Senin (1/5/2017).EMMANUEL DUNAND / AFP Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dalam jumpa pers di Brussels, Belgia, Senin (1/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu menginisiasi kaukus diplomasi, baik di level pemerintah maupun parlemen. Hal itu bertujuan untuk mengentikan kekerasan terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen," ujar Hafiz kepada Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Hafiz menjelaskan, HRWG mencatat sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas internasional, regional, dan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

(Baca: Mencari Solusi Rohingya...)

Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini, kata Hafiz, terjadi karena belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut.

"Militer masih mencengkeram kuat secara politik," tuturnya.

Akibatnya, lanjut Hafiz, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, yakni menghasilkan rekomendasi, pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu, untuk dijalankan oleh pemerintah.

Rekomendasi itu terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di negara bagian Rakhine.

(Naca: Disensor soal Rohingya, BBC Putus Kerja Sama dengan Televisi Myanmar )

"Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu," kata Hafiz.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Oleh karena itu, menurut Hafiz, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level, dengan melibatkan semua pihak.

Di sisi yang lain, kerja sama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada warga Rohingya.

(Baca: PBB: 87.000 Pengungsi Rohingya Membanjiri Banglades)

"Pemerintah Indonesia perlu membuat aliansi global di antara pemerintah-pemerintah di dunia, selain proses formal yang telah berlangsung di PBB, untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan, termasuk di antaranya adalah kerjasama reformasi sektor keamanan," ujar Hafiz.

"Kaukus diplomasi permanen penting dirumuskan oleh ]emerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan berlanjut dan menyelesaikan permasalahan utama konflik etnis Rohingya di Myanmar," tambahnya.

Kompas TV Kelompok militan Rohingya terlibat pertempuran sengit dengan pasukan keamanan Myanmar di Rakhine.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKristian Erdianto
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Apakah 'Win-win Solution' Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?

Apakah "Win-win Solution" Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?

Nasional
Berita Populer: Jaminan Ketersediaan Blanko E-KTP hingga Suu Kyi yang Buka Suara

Berita Populer: Jaminan Ketersediaan Blanko E-KTP hingga Suu Kyi yang Buka Suara

Nasional
Pemilik Pabrik Obat yang Digerebek Polisi Klaim Produknya Laris di Indonesia

Pemilik Pabrik Obat yang Digerebek Polisi Klaim Produknya Laris di Indonesia

Regional
Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Nasional
Kesal Menunggu Lama, Pengungsi Myanmar Bakar Bank di Melbourne

Kesal Menunggu Lama, Pengungsi Myanmar Bakar Bank di Melbourne

Internasional
Hujan dan Awan Tebal Landa Sebagian Wilayah di Jabodetabek Hari Ini

Hujan dan Awan Tebal Landa Sebagian Wilayah di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Densus Tipikor Dipimpin Jenderal Bintang Dua dengan 500 Personel

Densus Tipikor Dipimpin Jenderal Bintang Dua dengan 500 Personel

Nasional
Satu Lagi, Tersangka Pelaku Peledakan di London Dibekuk di Wales

Satu Lagi, Tersangka Pelaku Peledakan di London Dibekuk di Wales

Internasional
Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Punya Rumah Sendiri atau Sewa?

Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Punya Rumah Sendiri atau Sewa?

Megapolitan
Korban Gempa Terus Bertambah, Sudah 106 Orang Tewas di Meksiko

Korban Gempa Terus Bertambah, Sudah 106 Orang Tewas di Meksiko

Internasional
UU Perlindungan Anak Dinilai Ganggu Independensi Jaksa

UU Perlindungan Anak Dinilai Ganggu Independensi Jaksa

Nasional
Gempa di Mexico City Sudah Renggut 91 Nyawa

Gempa di Mexico City Sudah Renggut 91 Nyawa

Internasional
11 Petugas Pelni yang Ditangkap Kerap Memeras Penumpang Kapal

11 Petugas Pelni yang Ditangkap Kerap Memeras Penumpang Kapal

Regional
Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Nasional
Bertemu Mereka yang Mengaku sebagai Yesus Juru Selamat...

Bertemu Mereka yang Mengaku sebagai Yesus Juru Selamat...

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM