Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Solidaritas Global untuk Tekan Myanmar Akhiri Persoalan Rohingya

Kompas.com - 05/09/2017, 16:01 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, harus ada tekanan politik secara global terhadap Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Rakhine State terhadap kelompok Rohingya.

Menurut dia, tekanan politik dari dunia internasional penting agar Myanmar bersedia menerima warga Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya. 

"Harus ada aksi konkret yang nyata. Apa itu? Political pressure perlu didorong. Di samping tetap memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, soft diplomasi dan lainnya," ujar Dahnil, di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

"Perlu ada solidaritas global untuk menekan Myanmar. Membuka diri menerima dengan lapang hati etnis Rohingya. Itu solusi jangka panjang yang sangat tepat bagi Myanmtar," kata dia.

Baca: Rencana Demo untuk Rohingya di Borobudur Dibatalkan

PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta negara-negara ASEAN diharapkan melakukan upaya keras untuk menggalang solidaritas global bagi warga Rohingya.

"Solidaritas global harus dibangun bersana. Menekan Pemerintah Myanmar. Menerima Rohingya sebagai WN mereka. Ini harus ada peran global, PBB, ASEAN, dan OKI," ujar Dahnil.

Ia juga berpendapat, perlu ada solusi jangka panjang untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan terkait Rohingya.

Baca: Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional

Sebab, menurut Dahnil, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini belum cukup dan hanya menjadi solusi jangka pendek.

"Diplomasi penting dan harus dilakukan, bantuan kemanusiaan juga perlu dilakukan. Tapi rasanya itu tak cukup selesaikan masalah Rohingya dalam jangka panjang," kata Dahnil.

Kompas TV Nasib buruk yang dialami warga Rohingya akibat perlakuan kejam tentara Myanmar terus menjadi perhatian dunia. Kali ini perhatian datang dari pemimpin tertinggi gereja Katolik, Paus Fransiskus. Kritik keras disuarakan Paus Fransiskus terhadap pemerintah Myanmar, pada Rabu (8/2) waktu Vatikan dalam sebuah pertemuan dengan umatnya. Kritik dilontarkan setelah PBB menyatakan terjadi pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga di kawasan utara Myanmar, tempat warga Rohingya bermukim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com