Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahnil: Pansus Angket Persekongkolan Sempurna...

Kompas.com - 31/08/2017, 11:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak melihat, sejak awal Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki niat tak baik.

Misalnya, dilihat dari alasan pembentukannya yang didasari ingin mendengarkan rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam S Haryani, saat diperiksa terkait kasus korupsi e-KTP.

Namun, belakangan hal tersebut justru tak lagi dikejar.

"Kami melihat sejak awal sudah tidak baik, didasari kebohongan maka selanjutnya produksi-produksi narasi politik yang dihasilkan tentu dipenuhi narasi-narasi, niat tidak baik," kata Dahnil saat dihubungi, Rabu (30/8/2017).

Ia juga menyoroti langkah Pansus mengundang Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aris Budiman. Hal itu dianggapnya sebagai agenda pengerusakan KPK dari dalam.

(baca: Jimly: Tindakan Direktur Penyidikan KPK Tak Bisa Dibenarkan)

Apalagi dalam rapat Aris mengungkapkan banyak hal soal KPK, termasuk adanya friksi atarfaksi di dalamnya.

Dahnil mempertanyakan langkah Aris yang tidak menjaga masalah internal, tetapi justru malah membawanya ke ruang publik.

Menurut dia, persoalan internal sebaiknya diselesaikan secara internal.

"Kelompok dari dalam ini yang kemudian menurunkan standar kerja KPK, kredibilitas KPK, independensi KPK," ucap pendiri Madrasah Anti Korupsi (MAK) itu.

(baca: Direktur Penyidikan KPK Sebut Ada Friksi dalam Tubuh Penyidik)

Sehingga saat ini, serangan terhadap KPK datang tak hanya dari luar namun juga dari dalam.

"Bagi saya, melalui Pansus ini ada persekongkolan yang sempurna antara mereka yang ingin melakukan penyelamatan terhadap teman sejawat," ucap Dahnil.

"Juga mereka yang tidak senang terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyidik-penyidik atau kelompok antikorupsi yang militan dan tidak bisa diintervensi," sambungnya.

Oleh sebab itu, Dahnil mengaku mendukung rencana pembentukan Densus Anti-Korupsi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com