Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seorang "Office Boy" Juga Diamankan KPK Saat OTT di PN Jaksel

Kompas.com - 21/08/2017, 18:44 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan empat orang pada kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8/2017).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, mereka yang diamankan terdiri dari panitera, advokat, dan seorang office boy.

"Sejauh ini sekitar empat orang yang diamankan tim, satu (berprofesi) panitera, dua advokat, dan satu OB," kata Basaria, saat dikonfirmasi, Senin.

KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap empat orang yang diamankan tersebut.

Basaria mengatakan, kegiatan OTT ini terkait kasus suap penanganan sengketa perdata yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca: OTT di PN Jaksel Terkait Suap Penanganan Kasus Perdata

Sementara itu, mengenai alasan turut diamankannya seorang office boy itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum menjelaskannya.

KPK biasanya mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat, mengetahui, atau berada di lokasi kejadian, karena membutuhkan keterangannya.

"Meskipun tidak semua akan ditetapkan sebagai tersangka, nanti tergantung hasil pemeriksaan," ujar Febri.

Sebelumnya, dalam OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK mengamankan empat orang. Empat orang tersebut tengah diperiksa oleh penyidik.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka, apakah ditingkatkan menjadi tersangka atau sebatas saksi.

Untuk nama atau inisial, KPK belum dapat mengungkapkannya.

"Tapi ada unsur panitera di sana dan juga ada unsur pengacara atau advokat yang kami amankan," ujar Febri.

Kompas TV Pengamat hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Umar Husien beranggapan operasi tangkap tangan KPK di beberapa daerah tidak terlalu efektif.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com