Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditegur Prabowo, Waketum Gerindra Minta Maaf kepada PDI-P

Kompas.com - 02/08/2017, 20:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi santai adanya laporan terhadap dirinya terkait pernyataannya yang menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

 "Ya biar saja (dilaporkan). Wong saya sudah klarifikasi dan meminta maaf. Serta menjelaskan bahwa PDI-P bukan PKI," kata Arief saat dihubungi, Rabu (2/8/2017).

Setelah pernyataannya menjadi polemik, Arief juga telah membuat surat pernyataan maaf. Hal tersebut dilakukannya merespon permintaan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar dirinya memberi klarifikasi.

"Dia (Prabowo) bilang tolong diluruskan. Tidak enak nanti hubungan dengan PDI-P. Dan kita harus jaga hubungan dengan semua partai," kata Arief menirukan ucapan Prabowo.

Arief mengungkapkan bahwa Prabowo menghubunginya pada Selasa (1/8/2017) pukul 12.00. Saat itu, Prabowo meminta Arief segera membuat klarifikasi untuk menjaga hubungan baik Partai Gerindra dan PDI-P.

(Baca: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Prabowo, lanjut Arief, juga mengingatkannya agar tak emosi jika ada pihak yang mengkritik.

"Kamu jangan emosi kalau ada yang mengkritik saya, biar saya dikritik apapun," tuturnya kembali menirukan Prabowo.

Arief mengaku pernyataannya itu memang dilontarkan untuk membela Prabowo yang disebut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto berambisi menjadi Presiden.

Oleh karena itu, Arief pun heran jika disebutkan dirinya akan dijatuhi sanksi akan sikapnya itu.

"Sanksi apa wong saya bela ketua umum saya yang dikritik dianggap berambisi jadi presiden kok. Siapa pun yang mengkritik ucapan ketua umum dianggap tidak benar pasti akan saya lawan dan saya hadapi," ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini hubungannya dengan Hasto maupun PDI-P baik.

(Baca: Samakan PDI-P dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda Jatim)

"Hasto kan sahabat saya dan saya pernah menjadi kader PDI-P. Dari dulu hubungan saya dengan PDI-P dan kadernya baik-baik saja," kata dia.

Partai Gerindra tengah menyiapkan sanksi bagi Arief Poyuono. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com