PPP Minta Jokowi Menyatukan Perbedaan dalam Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, saat ini koalisi pendukung pemerintahan masih solid.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsitianto yang meminta PAN keluar dari koalisi karena kerap tak sejalan dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

Terakhir, PAN dinilai berbeda sikap dengan pemerintah dan partai pendukungnya dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Kalau disimpulkan ada perpecahan, PPP melihat belum sejauh itu. Tapi secara faktual memang harus diakui bahwa ada dinamika atau perbedaan cara pandang dalam beberapa isu," kata Arsul melalui pesan singkat, Jumat (14/7/2017).

(baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

Ia menambahkan, terkait Perppu semestinya semua partai pendukung pemerintah satu suara untuk mendukung.

Sebab, menurut dia, Perppu merupakan solusi dari ancaman terhadap empat konsensus bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Karena itu PPP berharap Presiden segera bisa merekatkan kembali sekaligus menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut," lanjut Arsul.

(baca: Sekjen PDI-P Sarankan Jokowi Evaluasi Kursi PAN karena Tak Loyal)

Hasto sebelumnya mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Perppu Ormas.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut.

(baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P)

Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah, ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.