Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Minta Jokowi Tak Izinkan Khofifah Maju di Pilkada Jatim

Kompas.com - 08/07/2017, 14:35 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Muhaimin menyebutkan, dua pekan lalu ia sudah "melobi" Presiden Joko Widodo agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah, jadi menteri saja," kata Muhaimin dalam halalbihalal di kediamannya, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

(Baca juga Khofifah Disebut 90 Persen Maju di Pilkada Jatim)

Cak Imin, sapaannya, mengklaim bahwa Jokowi setuju karena menilai bahwa Khofifah lebih baik konsentrasi di kementeriannya.

"Ya, bagus juga sih, orang dia saatnya konsentrasi di menteri," kata Muhaimin menirukan ucapan Jokowi.

Menurut Cak Imin, Khofifah sudah tiga kali mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Jatim, tetapi selalu gagal.

Karena itu, ia berharap ada kader lain dari PKB dengan latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) untuk maju sebagai calon gubernur.

(Baca juga Ibu Khofifah Jangan Lepas Jabatan Menteri untuk Pilkada Jatim)

Di Pilkada Jatim 2018, PKB sudah menetapkan Wakil Gubernur Jatim Saefullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai bakal cagub.

PKB hendak berkoalisi dengan parpol lain, seperti PDI Perjuangan dan Hanura, untuk mengisi posisi Wakil Gubernur.

"Kita serahkan ke partai-partai kalau yang mau sisi ke posisi wakil gubernur," ujar Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com