Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaku dan Otak Teror terhadap KPK Tak Pernah Terungkap

Kompas.com - 13/04/2017, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Selain tim khusus yang dibentuk Polri, Presiden Joko Widodo juga diminta membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap pelaku dan dalang teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Terlebih bukan sekali ini saja teror terhadap penyidik KPK terjadi.

Kepolisian dinilai tak bisa sendirian mengungkap kasus teror terhadap Novel dan sejumlah teror terhadap penyidik atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini.

Menurut mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (12/4/2017), Presiden Jokowi dapat membentuk tim investigasi independen yang memadukan kepolisian dengan unsur masyarakat sipil untuk menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Tim gabungan itu, tambahnya, diperlukan karena pengusutan kasus teror terhadap pegawai dan penyidik KPK selama ini tidak pernah tuntas.

”Tidak ada kata lain, Presiden sebagai Panglima Tertinggi Polri dan TNI harus membentuk tim investigasi yang independen untuk mengusut secara tuntas sosok di balik teror di lapangan yang diterima KPK. Negara tidak bisa lagi hanya sekadar berbasa-basi,” kata Busyro.

(Baca: Novel Baswedan, Simbol KPK yang Kerap Diintimidasi)

Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia yang juga mantan komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, jika kasus teror terhadap Novel tak kunjung bisa diusut tuntas serta ditemukan pelaku dan otak di baliknya, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan tim investigasi independen yang obyektif dan profesional.

”Publik pun akan terus mengawasi. Hanya saja kalau pengungkapan kasus ini menimbulkan keraguan publik atau tidak terungkap dalam batas waktu yang wajar, baru dipikirkan adanya pembentukan tim gabungan independen,” kata Indriyanto.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, juga menilai sebaiknya dibentuk semacam tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut kasus-kasus teror terhadap KPK.

(Baca: Serangan ke Novel Baswedan, Teror yang Tak Padamkan Perjuangan)

”Untuk memecahkan kasus ini, mengandalkan kinerja polisi semata bukan alternatif yang tepat. Diperlukan TPF yang beranggotakan orang- orang yang berintegritas dan memiliki pendekatan luas kepada instansi-instansi terkait sehingga bisa lebih fokus dan mampu mengungkap pihak-pihak yang berkepentingan dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Namun, peran kepolisian tetap diperlukan karena polisi memiliki instrumen sebagai penyelidik dan penyidik yang mampu menindaklanjuti hasil-hasil temuan TPF.

Mengawasi langsung

Secara terpisah, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan, Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Bahkan, Tito yang mengawasi langsung kinerja tim khusus itu.

Ia memastikan tim khusus tersebut akan berupaya mengungkap dalang tindakan keji itu. Tim terdiri dari penyidik Polri, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Dari hasil penyelidikan awal, ujar Tito, Laboratorium Forensik Polri telah mengidentifikasi cairan air keras yang digunakan pelaku untuk menyiram wajah Novel.

(Baca: Kasus Novel Baswedan dan Kisah Air Keras dalam Peradaban Manusia)

Air keras itu merupakan asam sulfat (H2SO4). Namun, Tito menyatakan, tingkat kepekatan cairan asam sulfat itu tidak terlalu tinggi sehingga tak sampai menghancurkan wajah Novel.

Kemarin, polisi juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Deposito RT 003 RW 010, Pegangsaan Dua, Kelapa Dua, Jakarta Utara. Penyisiran lokasi dilakukan tiga anggota Polres Jakut, dipandu dua petugas keamanan.

Awalnya, polisi memeriksa lapangan di sebelah Masjid Al-Ihsan. Penyiraman air keras dilakukan dua pria seusai Novel melaksanakan shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com