Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Urbaningrum Ungkap Arahan SBY Terkait Proyek E-KTP

Kompas.com - 06/04/2017, 12:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tak ada atensi khusus Partai Demokrat selama proses pembahasan dan pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Namun, Anas mengaku menerima arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY meminta Anas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, mendukung proyek tersebut.

Saat itu, selain sebagai Ketua Dewan Pembina Partai demokrat, SBY juga menjabat Presiden RI.

"Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi," ujar Anas saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

(Baca: Disebut Terima Duit Korupsi E-KTP, Anas Anggap Itu Fiksi dan Fitnah)

Anas mengatakan, yang ia ketahui, program penerapan e-KTP merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang paling disorot saat itu.

Proyek ini diperlukan untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional, sehingga perlu modernisasi.

"Itu yang jadi pengetahuan saya soal kebijakan ini. Pengadaannya saya tidak tahu," kata Anas.

Anas juga mengaku tak pernah mengikuti pembahasan pengadaan proyek ini.

(Baca: Anas Urbaningrum: Saya Akan Bantu KPK Bedakan Mana Fitnah, Mana "Fitness")

Padahal, dalam dakwaan disebutkan ada pertemuan yang dihadiri Anas, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari dukungan representasi partai Golkar dan Demokrat dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Selanjutnya, dalam kesaksian Nazaruddin, Anas memberi arahan untuk mendukung pengadaan tersebut.

(Baca: Anas Urbaningrum Disebut Minta Rp 20 Miliar ke Andi Narogong untuk Biaya Kongres)

"Apa memberi pesan tertentu kepada fraksi?" tanya hakim. "Tidak ada pesan khusus, atensi khusus, karena tidak ada laporan yang membutuhkan atensi khusus," kata Anas.

Kompas TV Muhammad Nazaruddin buka-bukaan dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com