Demi Sinergi dan Garangnya Penegakan Hukum di Laut...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan rupanya cukup kompleks, dan tidak melulu soal pencurian ikan.

Aparat penegak hukum seringkali menemukan tindak pidana lain. Misalnya, pemalsuan dokumen, perdagangan manusia, perbudakan, penyelundupan barang/narkoba atau satwa liar hingga korupsi dan pencucian uang.

"Temuan kami selama dua tahun, ini sudah merupakan transnational organized crime," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari III, Kompleks Gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Di sisi lain, aparat penegak hukum kelautan dan perikanan di Indonesia masih dibelit sejumlah persoalan. Salah satunya belum sinergi.

Namun, Susi mengatakan, semenjak menjabat menteri, sinergi itu sudah mulai terbangun. Aparat hukum di laut, yakni Polri, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan penyidik KKP mulai menghilangkan ego sektoral.

"Dulu jarang sekali ada koordinasi yang baik antarinstansi. Sekarang sudah luar biasa, sudah bahu membahu, berkoordinasi, bertukar informasi," ujar Susi.

Meski demikian, Susi mengakui, sinergi saja tidak cukup untuk menghadapi tindak pidana perikanan dan kelautan yang berubah-ubah dan semakin rumit.

Perlu terobosan hukum baru, atau yang out of the box, demi mengungkap dalang kegiatan ilegal di laut itu.

Pembentukan akademi

Oleh sebab itu, Susi menginisiasi diselenggarakannya akademi bersama bertajuk International Fish Force Academy of Indonesia.

Penyelidik dan penyidik perikanan/kelautan KKP, Polri, Bakamla, TNI AL serta unsur Kejaksaan Agung akan mengikuti pendidikan bersama demi peningkatan kapasitas.

Total, ada 24 personel lintas instansi yang ikut dalam akademi ini. Pendidikan bersama selama 10 hari tersebut akan digelar di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Semarang, Jawa Tengah.

Pendidikan dan pelatihan gelombang pertama ini akan didukung oleh pendidik dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong Australia, Norwegian National Advisory Group Against Organized IUU Fishing dan Norwegian National Crime Investigation Services.

Para pengajar ini juga mewakili Interpol Fisheries Crime Working Group. Pembukaan Fish Force Academy itu sendiri ditandai dengan acara penandatanganan kerja sama antara pimpinan lembaga terkait di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta Pusat, Kamis.

(Baca: Fish Force Academy Dibentuk, Penegakan Hukum Diyakini Lebih Garang)

Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, pelaku kejahatan perikanan dan kelautan melakukan segala cara untuk mempertahankan keuntungan dari aktivitas ilegal pencurian ikan.