Demi Sinergi dan Garangnya Penegakan Hukum di Laut...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan rupanya cukup kompleks, dan tidak melulu soal pencurian ikan.

Aparat penegak hukum seringkali menemukan tindak pidana lain. Misalnya, pemalsuan dokumen, perdagangan manusia, perbudakan, penyelundupan barang/narkoba atau satwa liar hingga korupsi dan pencucian uang.

"Temuan kami selama dua tahun, ini sudah merupakan transnational organized crime," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari III, Kompleks Gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Di sisi lain, aparat penegak hukum kelautan dan perikanan di Indonesia masih dibelit sejumlah persoalan. Salah satunya belum sinergi.

Namun, Susi mengatakan, semenjak menjabat menteri, sinergi itu sudah mulai terbangun. Aparat hukum di laut, yakni Polri, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan penyidik KKP mulai menghilangkan ego sektoral.

"Dulu jarang sekali ada koordinasi yang baik antarinstansi. Sekarang sudah luar biasa, sudah bahu membahu, berkoordinasi, bertukar informasi," ujar Susi.

Meski demikian, Susi mengakui, sinergi saja tidak cukup untuk menghadapi tindak pidana perikanan dan kelautan yang berubah-ubah dan semakin rumit.

Perlu terobosan hukum baru, atau yang out of the box, demi mengungkap dalang kegiatan ilegal di laut itu.

Pembentukan akademi

Oleh sebab itu, Susi menginisiasi diselenggarakannya akademi bersama bertajuk International Fish Force Academy of Indonesia.

Penyelidik dan penyidik perikanan/kelautan KKP, Polri, Bakamla, TNI AL serta unsur Kejaksaan Agung akan mengikuti pendidikan bersama demi peningkatan kapasitas.

Total, ada 24 personel lintas instansi yang ikut dalam akademi ini. Pendidikan bersama selama 10 hari tersebut akan digelar di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Semarang, Jawa Tengah.

Pendidikan dan pelatihan gelombang pertama ini akan didukung oleh pendidik dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong Australia, Norwegian National Advisory Group Against Organized IUU Fishing dan Norwegian National Crime Investigation Services.

Para pengajar ini juga mewakili Interpol Fisheries Crime Working Group. Pembukaan Fish Force Academy itu sendiri ditandai dengan acara penandatanganan kerja sama antara pimpinan lembaga terkait di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta Pusat, Kamis.

(Baca: Fish Force Academy Dibentuk, Penegakan Hukum Diyakini Lebih Garang)

Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, pelaku kejahatan perikanan dan kelautan melakukan segala cara untuk mempertahankan keuntungan dari aktivitas ilegal pencurian ikan.

"Pelaku melakukan berbagai modus. Salah satunya melobi aparat. Maka (aparat) harus menyamakan pola pikir dan pola tindak demi keselarasan yang efektif dan efisien," ujar dia.

Para penyelidik dan penyidik diharapkan memahami rantai bisnis perikanan secara menyeluruh sehingga dapat mengaplikasikan prosedur dan metode pengumpulan bahan keterangan secara efektif dan akurat dalam kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Dengan demikian, penyelidik dan penyidik lintas instansi itu bisa menciptakan terobosan penegakan hukum bidang perikanan dan kelautan.

Kepercayaan dan hubungan personal

Tidak hanya membangun kapasitas, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian berpesan agar penyidik yang ikut pendidikan bersama di IFFAI membangun kepercayaan dan hubungan personal satu sama lain.

"Kalau hubungan personal terbentuk, sudah kenal, yang polisi kenal sama teman-teman TNI AL, kenal sama pemain di KKP, siapa yang main di Bakamla, atau siapa sih jaksanya, saling percaya, semua menjadi serba mudah," ujar Tito.

Hubungan personal serta rasa saling percaya lintas institusi itu, lanjut Tito, juga dapat mengatasi persoalan ego sektoral.

"Kalau sampai enggak ada trust, enggak ada hubungan personal, ya sudah. Mulai berkutat pada masing-masing ketetapan, bertahan pada dasar hukum masing-masing, ribut cari pasal ini pasal ini. Ego sektoralnya muncul," ujar Tito.

"Tapi kalau ada trust, ada hubungan personal, yang tadinya ada legal gap, hambatan hukum, itu gampang-gampang saja tuh dicari persamaannya. Sudah, yang penting beres. SOP-nya berbeda, tapi karena sudah kawan, gampang saja. Hal-hal sulit menjadi mudah," lanjut dia.

(Baca: Kapolri Berpesan Penyidik Kejahatan Kelautan Bisa Bangun Hubungan Personal)

Tito mengatakan, penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan sangat bergantung pada informasi intelijen. Rasa saling percaya dan hubungan personal diharapkan memperlancar pertukaran informasi intelijen itu.

"Di KKP punya informasi, Polri punya informasi, Bakamla punya informasi, TNI AL punya informasi. Semua punya informasi. Tapi kalau mau sharing informasi, syarat terpentingnya adalah trust. Cuma satu kata itu," ujar Tito.

Komandan KRI Siribua, Kapten Laut Rachmat Firdaus yang menjadi peserta pendidikan bersama mengaku senang mendapatkan kesempatan mengikuti IFFAI.

Ia mengakui, sinergi memang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di laut. Salah satu tahap proses hukum yang bersinggungan dengan instansi lain misalnya saat penyidik TNI AL menemukan tindak pidana lain di dalam sebuah penangkapan.

"Kalau kesalahan hukum laut, biasanya TNI AL atau PPNS KKP yang menyidik. Tapi kalau ada berhubungan dengan pidana, itu baru kami serah-terimakan ke Polri," ujar Rachmat.

Di tahap inilah ego sektoral terkadang muncul. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan proses hukum yang efektif.

"Makanya dengan dibentuknya akademi ini, masing-masing SOP yang masih kurang sejalan akan bisa disinergikan lagi sehingga tidak ada benturan atau ego sektoral," ujar dia.

Dengan begitu, aparat hukum di laut tidak lagi dipandang sepele oleh pelaku. Aparat hukum menjadi sinergi ke dalam dan garang ke luar.