Ketua MK Tak Masalah Politisi Gantikan Patrialis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tidak mempersoalkan jika hakim MK pengganti Patrialis Akbar berlatar belakang politikus.

"Tidak masalah. Karena sumber negarawan itu bisa dari politisi, LSM, NGO, akademisi, pengusaha. Semua bisa menjadi negarawan," ujar Arief di Kompleks Istana Presiden, Selasa (7/2/2017).

Arief mengatakan, yang penting sang hakim MK pengganti Patrialis harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya.

"Calon pengganti (Patrialis Akbar), pesan saya hidupnya sudah selesai untuk urusan dirinya sendiri. Asal negarawan betul yang hidupnya sudah selesai," ujar Arief.

(Baca: MKMK Berharap Presiden Segera Berhentikan Sementara Patrialis)

"Founding father itu politisi semua, namun hidupnya sudah selesai bagi dirinya sendiri," lanjut dia.

Arief mengatakan, sebaiknya memang tidak ada pembatasan soal merekrut hakim MK. Pembatasan itu, menurut dia, sama saja seperti membatasi hak konstitusional seseorang untuk dipilih dan memilih.

Diberitakan, KPK menangkap Patrialis di pusat perbelanjaan di bilangan Jakarta Pusat Rabu (25/1/2017). Patrialis diduga menerima suap senilai 20.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura, atau sekitar Rp 2,15 miliar.

(Baca: Menurut Bagir Manan, Ada 3 Dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan Patrialis)

Suap diduga diberikan oleh pengusaha impor daging bernama Basuki Hariman. Uang suap diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Presiden Jokowi sendiri sudah menerima surat permohonan pemberhentian sementara Patrialis hasil dari sidang Mahkamah Kehormatan MK. Presiden akan membentuk panitia seleksi Hakim MK untuk mencari pengganti Patrialis.