Menko Polhukam Minta BNPT Terus Kembangkan Kemampuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai garda terdepan melawan terorisme.

"Saya memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan BNPT sebagai garda depan melawan ancaman nyata saat ini, yakni terorisme," katanya saat deklarasi dan peresmian Tim Reformasi Birokrasi di tubuh BNPT di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Meski demikian, kata dia, sebagai organisasi, BNPT tetap harus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan agar terus menyesuaikan diri dengan perkembangan isu terorisme.

"Yang ditangani itu masyarakat, bukan barang. Masyarakat itu selalu dinamis, apalagi yang ditangani ini adalah terorisme atau teror. Terorisme itu saat ini dinamis sekali, baik teknologinya, strateginya, manusianya, dan cara-cara mereka untuk melakukan teror," ujar Wiranto.

Karena itu, kata dia, reformasi organisasi BNPT juga harus diikuti dengan reformasi sumber daya manusia.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, deklarasi Tim Reformasi Birokrasi di BNPT sebagai wujud komitmen lembaga ini dalam mendukung program nasional pemerintah.

Selain itu, sebagai kepentingan lembaga ini dalam melakukan pembenahan dan penguatan birokrasi.

"Sebagai lembaga baru, BNPT menyadari pentingnya pembenahan birokrasi sehingga tugas pokok lembaga pemerintahan berupa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik," kata dia.

Ia berharap Tim Reformasi Birokrasi BNPT ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu mencapai sasaran dan target dalam reformulasi dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BNPT.

Pada bagian lain Suhardi mengatakan dalam beberapa tahun terakhir pihaknya melihat banyak sekali sorotan masyarakat terhadap proses dan kinerja penegakan hukum di Indonesia yang salah satunya terkait persoalan masalah terorisme.

"Tanpa menafikan berbagai kesuksesan besar penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum, masih banyak juga narasi sumbang dan kritis yang menyoroti ketidakterbukaan proses hukum dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia," kata dia.

Dikatakannya, sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengoordinasikan penanggulangan terorisme, BNPT juga tidak lepas dari sorotan dan kritikan masyarakat.

"Bahkan masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa membedakan antara wilayah kinerja BNPT di satu sisi dan kinerja aparat penegak hukum penanggulangan terorisme di sisi yang lain," kata dia.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kepala BPKP Ardan Adiperdana serta Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemen PAN dan RB Ronald Andrea Annas.