Wapres Sebut Badan Siber Nasional Belum Pasti Jadi Lembaga Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembentukan Badan Siber Nasional masih terus dalam kajian. Pasalnya, ada badan serupa yang bernaung di bawah sejumlah kementerian dan lembaga.

"Soal siber ini juga sama yang lain lagi di-godog (diproses), apakah dibentuk khusus atau masuk dalam lembaga yang ada," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (6/1/2017).

Pemerintah, kata Kalla, memberikan perhatian lebih terhadap pembentukan badan tersebut.

Namun, dalam kajian yang dilakukan, ia menegaskan, tetap dengan memperhatikan badan lain yang memiliki tugas dan fungsi yang menyerupai.

"Seperti badan sandi negara (Lembaga Sandi Negara) itu juga sekarang sudah tidak ada orang pakai sandi lagi, semua orang pakai password," kata Kalla.

"Itu juga salah satu opsi untuk (badan) tersebut," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan pembentukan Badan Siber Nasional untuk memproteksi kegiatan siber secara nasional.

(Baca: Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Siber Nasional pada 2017)

Pemerintah dianggap butuh satu lembaga yang akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.

Pembentukan BSN rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017.

BSN akan mengkoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan unit cyber crime di Kepolisian RI (Polri).

(Baca juga: Alasan Pemerintah Mempercepat Pembentukan Badan Siber Nasional)