KPK Masih Cari Eddy Sindoro

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengetahui keberadaan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Eddy telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Ia disinyalir berada di luar negeri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam mencari Eddy, KPK meminta bantuan berbagai pihak, salah satunya Interpol.

"Sudah (minta bantuan Interpol). Kalau ada titik terang, ada tanda-tanda keberadaannya pasti ya sudah kami cari," ujar Alex, di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

KPK telah mengirimkan surat pencegahan atas nama Eddy Sindoro kepada pihak imigrasi sejak 28 April 2016. 

(Baca: KPK Benarkan Mantan Direktur Lippo Group Eddy Sindoro Berstatus Tersangka)

Pihak Keimigrasian menyatakan, Eddy memang sempat berada di Singapura. Namun, keberadaan Eddy di Singapura tersebut sebelum KPK meminta mengajukan cegah.

Eddy dijerat dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal itu terkait pemberian atau menjanjikan kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berawal dari tangkap tangan panitera PN Jakpus

Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dan seorang pekerja swasta bernama Doddy Arianto Supeno.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi dan penerima suap.

Dalam kasus ini, Doddy didakwa memberi suap sebesar Rp 150 juta kepada Edy Nasution. Adapun uang suap sebesar Rp 150 juta tersebut diberikan agar panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, menunda proses "aanmaning" atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang. Perusahaan yang berperkara tersebut merupakan anak usaha Lippo Group.

Doddy didakwa melakukan penyuapan secara bersama-sama dengan pegawai (bagian legal) PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Awalnya, Lippo Group menghadapi beberapa perkara hukum sehingga Eddy Sindoro menugaskan Hesti untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara. Eddy Sindoro juga menugaskan Doddy untuk melakukan penyerahan dokumen ataupun uang kepada pihak-pihak lain yang terkait perkara.