Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Bantuan KPK, Sikap Komisioner Komnas HAM Diapresiasi

Kompas.com - 04/11/2016, 13:35 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani, mengapresiasi insiatif Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imdadun meminta bantuan KPK terkait penyalahgunaan anggaran di Komnas HAM.

"Kami apresiasi Pak Imdadun minta supervisi ke KPK karena dia tahu berarti lemahnya ada di sistem," kata Julius saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/11/2016).

Meski demikian, Julius mempertanyakan fungsi pengawasan internal yang terjadi di Komnas HAM.

(baca: Komnas HAM Akui Ada Penyelewengan Anggaran oleh Komisioner)

Pasalnya, kata dia, penyalahgunaan anggaran yang ditemukan BPK terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dalam catatan BPK yang kami pegang ini, 2013, 2014, 2015. Jangan-jangan semester ini juga begitu," ucap Julius.

Menurut Julius, jika ingin mendatangi KPK, Imdadun harus mengindentifikasi masalah dalam laporan keuangan Komnas HAM.

(baca: Permintaan Maaf dari Ruang Pengaduan Komnas HAM...)

Selain itu, ia menilai, pembentukan Dewan Kehormatan Komnas HAM bersifat politis.

"Dewan Kehormatan sifatnya politis, bicara soal otoritas komisioner. Kami pertanyakan juga. Jangan main asal pecat. Ini sistemik," ujar Julius.

Imdadun sebelumnya bertemu Pimpinan KPK untuk meminta bantuan memperbaiki tata kelola di Komnas HAM.

Menurut Imdadun, penyelewengan anggaran yang terjadi sangat membebani Komnas HAM.

Sebab, kata dia, Komnas HAM menjadi harapan publik untuk mengawal implementasi hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Komnas HAM tahun 2015, ditemukan sejumlah kejanggalan.

(baca: KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Anggaran di Komnas HAM)

Atas kejanggalan itu, BPK menolak memberikan opini karena sejumlah bukti keuangan belum lengkap.

Komisioner Komnas HAM merasa terlambat untuk menciptakan sistem pengawasan internal. Temuan BPK menjadi momentum bagi Komnas HAM untuk melakukan perubahan secara sistemik dan struktural.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com