Ganjar: Presiden Bilang Pungli Rp 10.000 Saja Diurus, Itu "Nyindir" Kita

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memberantas pungutan liar.

Ia mengaku tersindir dengan pernyataan Presiden yang mengatakan akan mengurus pungli, bahkan yang hanya Rp 10.000.

Padahal, lanjut Ganjar, urusan pungli terutama yang terjadi di daerah dengan jumlah yang kecil merupakan urusan setiap kepala daerah masing-masing.

"Presiden ngomong Rp 10.000 pun saya urus, itu nyindir kita (kepala daerah)," kata Ganjar seusai mengikuti rapat koordinasi antara para gubernur dan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Ganjar mengatakan, pencegahan dan pemberantasan pungli di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah sangat baik.

Kalaupun masih ada pungli, setiap anggota masyarakat yang melihat atau mengetahui bisa melapor ke akun Twitter-nya, @ganjarpranowo.

"Pegawai Pemprov Jateng pungli, kami beresi detik itu," kata dia.

(Baca: Jokowi Bicara Pemberantasan Pungli, Para Gubernur Mengangguk-angguk)

Namun, ia tidak bisa menjamin apakah hal yang sama diterapkan di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Tengah.

Untuk itu, dia mengaku akan segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk melaporkan hasil rapat koordinasi dengan Presiden.

Ini sesuai instruksi Jokowi terkait masalah adanya pungli dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan izin mendirikan bangunan, yang pengurusannya ada di tingkat kabupaten/kota.

"Kita (kepala daerah) harus tahu diri. Kalau itu jangan Presiden-lah. Kita urus sendiri," kata Ganjar.

Jokowi sebelumnya berkali-kali mengatakan bahwa ia akan mengurus langsung pungli yang terjadi di berbagai sektor, bahkan yang hanya Rp 10.000.

Dalam sambutannya pada rapat koordinasi siang ini, Jokowi mengajak para gubernur untuk turut berkontribusi memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik.

Jokowi mengaku menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan liar di sejumlah sektor pelayanan publik.

Berdasarkan informasi itu, nilai pungli tidak besar, hanya berkisar Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000, hingga Rp 1.000.000.

(Baca: Jokowi: Pungli Rp 10.000 Pun Saya Urus, yang Triliunan Biar KPK)

"Bukan masalah urusan Rp 10.000, ya. Tapi pungli ini sudah membuat masyarakat kita susah dalam mengurus sesuatu," ujar Jokowi.