Dirut BPJS Kesehatan Bantah Pemda Akan Terlibat Pendanaan BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menampik wacana pendanaan BPJS berasal dari pemerintah daerah.

"Enggak. Itu salah," ujar Fachmi saat ditemui di sela kunjungan kerja Ibu Negara Iriana di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (11/10/2016).

Fachmi mengatakan, wacana yang berkembang, yakni penguatan peran pemerintah daerah atas keberlangsungan program BPJS. Namun, peran itu bukanlah dalam bentuk pendanaan.

"Perannya ini yang belum final. Masih kami bicarakan terus," ujar Fachmi.

Rencana penguatan peran pemerintah daerah di dalam BPJS, lanjut Fachmi, merupakan salah satu arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam beberapa kali rapat bersama.

(baca: Wapres Minta Pemda Ikut Awasi Penggunaan Anggaran BPJS)

Dalam rapat, Wakil Presiden Kalla mengatakan, banyak kepala daerah yang malah bangga rumah sakitnya penuh karena fasilitas BPJS.

"Menurut beliau, seharusnya kepala daerah itu bangga rumah sakitnya tidak begitu ramai, tapi masyarakatnya sehat-sehat," ujar Fachmi.

"Jadi kalau hanya berpikir kalau masyarakat sakit diobati, ini kan health eduction-nya jadi tidak berkembang," lanjut dia.

Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah dalam BPJS nantinya kemungkinan akan berorientasi pada pencegahan masyarakat dalam penyakit-penyakit tertentu.

(baca: Dirut BPJS Kesehatan: Total Tunggakan Iuran BPJS Pemda Rp 150 Miliar)

Diberitakan, BPJS Kesehatan mengalami defisit, 2016 ini. Pemerintah tengah mempertimbangkan mekanisme pendanaan baru untuk menutupi defisit itu. M

enteri Kesehatan Nina Moeloek mengatakan, ada usulan pemerintah daerah terlibat di dalam pendanaan BPJS.

"Misalnya daerah ikut terlibat. Pemda ikutan subsidi. Jadi tidak semua-semua dari pusat," ujar Nina di Kompleks Istana Presiden, Rabu (5/10/2016).

Namun, Nina mengakui, hal itu baru sebatas usulan.

"Ini salah satu usulan, tapi belum tentu ya. Karena ini harus benar-benar dikaji," ujar Nina.