Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: KPK Bukan Abdi Dalem Istana atau Ahok

Kompas.com - 18/06/2016, 14:35 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cepat menyampaikan kesimpulan terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Sebelumnya, KPK menetapkan, tidak ada tindak pidana dan niat jahat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.

"KPK bukan abdi dalemnya istana atau Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama). KPK harus prudent (hati-hati) dalam bersikap dan menyampaikan pendapat," kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

(Baca juga: Fadli Zon Nilai KPK Tidak Pernah Lihat Fisik RS Sumber Waras)

Politisi Gerindra itu juga menuding KPK tak konsisten dalam menegakkan hukum. Padahal, lanjut dia, KPK selalu menindaklanjuti audit investigasi yang sebelumnya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti contohnya kasus Hambalang, kasus korupsi dana Haji Kementerian Agama oleh Suryadharma Ali, hingga kasus yang menjerat mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom.

"KPK dengan dengan cepat dan mudah menindaklanjuti audit BPK tersebut. Tapi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras terkesan ada pembelaan, semacam invisible hand, yang membuat KPK relatif tidak independen," katanya.

Fadli masih meyakini pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras tersebut terindikasi korupsi senilai Rp 191 miliar.

"Sejak awal, saya konsisten mengatakan ini secara terang benderang terjadi korupsi. Enggak usah repot-repot, Agus Rahardjo (Ketua KPK) sama-sama datang ke sana dan lihat dengan mata sendiri seperti apa RS Sumber Waras, baru ngomong soal RS Sumber Waras," kata Fadli.

(Baca juga: Pihak RS Sumber Waras Merasa Dirugikan oleh Hasil Audit BPK)

Selain KPK yang sudah menyatakan tidak ada unsur pidana dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat juga telah menerbitkan sertifikat lahan tersebut.

Sertifikat itu bernomor 00618 dengan lahan RS Sumber Waras terletak di Jalan Kyai Tapa, Tomang Jakarta Barat. Luas lahan tersebut mencapai 36.410 meter persegi.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta dapat segera membangun rumah sakit khusus kanker di lahan tersebut. Pemprov DKI Jakarta membeli lahan tersebut dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 20.755.000, per meter persegi, dengan merujuk lokasi di Jalan Kyai Tapa. Pembelian lahan dilakukan sesuai harga NJOP.

 

Kompas TV KPK: Tak Ada Penyimpangan di Kasus Sumber Waras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com