Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Masukan dan Kritik Harus Diterima, apalagi dari Mantan Presiden SBY

Kompas.com - 13/06/2016, 14:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana buka suara atas kritik yang dilancarkan Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski demikian, respons Istana tidak spesifik menjawab kritik poin per poin yang dikatakan SBY.

Pihak Istana hanya menerima semua kritik tersebut.

"Sebagai sebuah masukan maupun kritik, tentu harus diterima, apalagi dari mantan Presiden SBY," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (13/6/2016).

Bagi Presiden Joko Widodo, kritik merupakan masukan yang sangat berharga agar kinerja pemerintah lebih baik lagi dari sebelumnya.

(Baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

"Presiden tidak pernah mengabaikan masukan dan kritikan yang baik dan membangun dari siapa pun, termasuk dari seorang mantan presiden," kata dia.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini enggan merespons kritik-kritik itu secara spesifik.

Sebelumnya, SBY menyampaikan tujuh catatan tentang pemerintah saat ini. Tujuh catatan itu meliputi situasi ekonomi, kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik.

(Baca: SBY Anggap Ada "Invisible Hand" yang Kendalikan Hukum Saat Ini)

Selain itu, SBY juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.

"Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi, yang kami sarankan," kata SBY.

Kompas TV SBY Ingatkan Pemerintah Tak Tambah Utang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com