SBY: Campur Tangan TNI-Polri Seharusnya Sudah Masuk Museum

BOGOR, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan era TNI-Polri terlibat politik praktis sudah selesai ketika reformasi 1998 bergulir. SBY meminta agar TNI-Polri menjaga profesionalisme mereka untuk tetap netral.

“Pelibatan, campur tangan dan 'ikut bermainnya' TNI & Polri dalam dunia politik kekuasaan harusnya sudah menjadi milik masa lalu, sudah masuk museum,” kata SBY saat menyampaikan tujuh catatan Demokrat terhadap kinerja pemerintahan setahun terakhir di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

Pasca reformasi, fungsi dan peran TNI-Polri lebih difokuskan terhadap upaya menjaga pertahanan dan keamanan. Namun, akhir-akhir ini, SBY melihat, ada sejumlah elite TNI-Polri yang justru tidak dapat menjaga semangat reformasi untuk tetap netral dalam menjalankan tugasnya.

(Baca: Fadli Zon Kritik Pelibatan TNI dalam Penertiban Kalijodo)

“Partai Demokrat mengingatkan agar para pemimpin di jajaran TNI dan Polri menjaga semangat reformasinya dan tidak lagi tergoda, atau mau ditarik-tarik ke wilayah politik praktis atau politik kekuasaan,” kata dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, dalam beberapa kesempatan, prajurit TNI kerap kali melakukan sesuatu di luar tugas dan fungsi pokoknya. TNI memang dimungkinkan untuk melakukan operasi militer selain perang. Namun, operasi tersebut seharusnya ada batasannya.

(Baca: Pemerintah Kaji Perpres soal Keterlibatan TNI di Lembaga Sipil)

Ia khawatir, jika prajurit TNI terlalu sering dilibatkan dalam operasi di luar tugas pokoknya, justru akan menggerus profesionalisme, kemampuan, dan kesiagaan mereka dalam bertempur maupun berperang.

“Partai Demokrat berharap siapa pun yang memegang kekuasaan, harap berhati-hati di dalam menggunakan dan menugaskan TNI. TNI setia dan patuh kepada negara, sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, namun para atasan dan para pemegang kekuasaanlah yang harus sungguh memahami dalam hal apa TNI tidak tepat untuk digunakan,” kata dia.