Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Jangan Pilih Kapolri yang Kontroversial dan Menuai Polemik"

Kompas.com - 09/06/2016, 08:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko S Ginting menilai Presiden Joko Widodo mesti belajar dari pengalaman penunjukan Kepala Polri terakhir.

Sebab, penunjukkan Kapolri itu berakhir pada kekisruhan lantaran memilih sosok kontroversial.

"Jangan sampai Presiden Jokowi kembali memilih sosok yang kontroversial dan menuai polemik lagi di masyarakat," ujar Miko melalui siaran pers, Kamis (9/6/2016) pagi.

"Oleh sebab itu pengalaman ketika pemilihan calon Kapolri lalu yang akhirnya berujung pada kekisruhan di bidang penegakkan hukum seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Presiden," kata dia.

Dalam penunjukkan pimpinan lembaga atau menteri, Presiden seyogyanya bersandar pada Nawacita dan reformasi institusi kepolisian itu sendiri.

Presiden harus memilih sosok yang bersih, profesional, kompeten, antikorupsi dan berkomitmen kepada penegakkan hukum.

Perpanjang Badrodin

Miko mengakui, Presiden juga dihadapkan pada opsi mempertahankan masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Miko menilai, hal itu tidak jadi persoalan. Pasalnya, hal itu mendasarkan diri juga pada peraturan dan perundangan.

Peraturan dan perundangan yang dimaksud, yakni Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Terlebih lagi, dalam keputusan Presiden saat mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri, tidak disertai atau ditulis tentang masa waktu jabatan Badrodin.

"Artinya, selama Badrodin berdinas aktif sebagai anggota Polri atau selama personel itu belum diberhentikan oleh Presiden, maka ya selama itu pula dia dapat memegang jabatan Kapolri," ujar Miko.

Jika Presiden memilih opsi mempertahankan masa jabatan Badrodin, maka Presiden tidak perlu lagi meminta persetujuan DPR.

Perpanjangan masa jabatan anggota Polri berpangkat Komisaris Besar ke atas, kata Miko, hanya membutuhkan payung hukum berupa Keputusan Presiden.

Kompas TV Perpanjangan Jabatan Kapolri Dipertanyakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com