Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Hanya Sorot Menteri, tetapi Juga Pimpinan Lembaga Pemerintah

Kompas.com - 17/04/2016, 14:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah isu perombakan kabinet yang kembali ramai diperbincangkan, Presiden Joko Widodo diminta tak hanya memperhatikan pembantunya di level menteri.

Namun, Jokowi juga diminta untuk memberi perhatian pada pimpinan lembaga pemerintah dan jabatan strategis selain menteri dalam kelembagaan pemerintahan.

Sebab, semudah apa pun urusan dalam satu kementerian, jika birokrasinya tak memiliki performa yang baik bahkan tidak mendukung program-program Presiden, maka akan tetap menghambat kementerian/lembaga tersebut untuk menjalankan tugas Presiden.

"Jangan hanya terpaku di level menteri, tetapi juga diturunkan di level kepala-kepala lembaga sampai ke level dirjen" tutur Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuchan, dalam sebuah acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

Ia mencontohkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Jika kepala badannya "memble" dalam memberantas teroris, itu akan memengaruhi citra Presiden.

Contoh lain adalah keberadaan Badan Ekonomi Kreatif yang hingga saat ini dinilai belum banyak terdengar gebrakannya.

Menurut Maftuchan, kekuatan Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi sangat besar.

Jika berkaca pada menteri-menteri yang dinilai baik performanya, dapat dipastikan bahwa menteri tersebut berhasil menundukkan birokrasi serta memimpin birokrasinya sesuai visi misi pemerintahan.

"Tapi, cek kepala lembaga yang performanya jelek, pasti dia enggak berhasil melakukan reformasi internalnya, atau kalah pada birokrasi," ujarnya.

Kompas TV Jokowi Resmikan Monumen Merpati Perdamaian
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com