JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah isu perombakan kabinet yang kembali ramai diperbincangkan, Presiden Joko Widodo diminta tak hanya memperhatikan pembantunya di level menteri.
Namun, Jokowi juga diminta untuk memberi perhatian pada pimpinan lembaga pemerintah dan jabatan strategis selain menteri dalam kelembagaan pemerintahan.
Sebab, semudah apa pun urusan dalam satu kementerian, jika birokrasinya tak memiliki performa yang baik bahkan tidak mendukung program-program Presiden, maka akan tetap menghambat kementerian/lembaga tersebut untuk menjalankan tugas Presiden.
"Jangan hanya terpaku di level menteri, tetapi juga diturunkan di level kepala-kepala lembaga sampai ke level dirjen" tutur Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuchan, dalam sebuah acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Ia mencontohkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Jika kepala badannya "memble" dalam memberantas teroris, itu akan memengaruhi citra Presiden.
Contoh lain adalah keberadaan Badan Ekonomi Kreatif yang hingga saat ini dinilai belum banyak terdengar gebrakannya.
Menurut Maftuchan, kekuatan Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi sangat besar.
Jika berkaca pada menteri-menteri yang dinilai baik performanya, dapat dipastikan bahwa menteri tersebut berhasil menundukkan birokrasi serta memimpin birokrasinya sesuai visi misi pemerintahan.
"Tapi, cek kepala lembaga yang performanya jelek, pasti dia enggak berhasil melakukan reformasi internalnya, atau kalah pada birokrasi," ujarnya.