JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang diselenggarakan, Kamis (7/4/2016) sore, telah menyepakati rencana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai tersebut.
Panitia pelaksana pun mulai ancang-ancang untuk menyiapkan mekanisme pencalonan dan pemilihan agar munaslub berjalan bersih.
Menurut rencana, munaslub Partai Golkar akan dilangsungkan di Pulau Bali pada 7-8 Mei 2016. Namun, hingga kini belum ditentukan dimana lokasi pasti penyelenggaraan munaslub tersebut.
"Kita harapkan dalam satu-dua hari ini sudah mendapat konfirmasi atas dua tempat di Bali, apakah di Sanur apakah di Nusa Dua," kata Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, kemarin.
(Baca: Jelang Munas, SK Pengurus Golkar Rekonsiliasi Akan Segera Diterbitkan Menkumham)
Meski waktu pelaksanaan munaslub telah disepakati, namun penyelenggaraannya masih menyisakan persoalan. Hingga kini, pengurus Golkar hasil rekonsiliasi belum mengantongi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM baru.
Padahal, kedua kubu di partai tersebut telah mendaftarkan kepengurusan Golkar hasil rekonsiliasi ke Kemenkumham.
Ical, sapaan akrab Aburizal, optimistis Menkumham segera menerbitkan SK atas kepengurusan yang baru. Terlebih, sebelumnya dirinya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, ia mengklaim, Presiden menyatakan bersedia menghadiri pembukaan munaslub dan berjanji akan segera menerbitkan SK baru.
"Besok atau lusa sudah keluar. Keluar lah. Presiden kan sudah keluarkan perintah kok, gimana nggak keluar?" ungkap Aburizal.