Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Peduli Citranya, Ketua DPR Ingin Proyek Perpustakaan Tetap Jalan

Kompas.com - 29/03/2016, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan akan tetap melanjutkan rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

Meski sudah ada penolakan dari masyarakat hingga sejumlah fraksi di DPR, tetapi Ade Komarudin berkukuh bahwa pembangunan perpustakaan ini adalah suatu ide yang baik.

"Saya tidak mau jadi jaga image. Banyak yang pilih citra di atas segalanya. Saya lebih memilih tidak peduli pada citra itu," kata Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Ade mengaku akan terus memperjuangkan pembangunan perpustakaan ini. Dalam waktu dekat, dia akan bertemu dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti Sekretariat Jenderal DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan perwakilan 10 Fraksi.

(baca: Ruhut: Ade Komarudin Sama Saja dengan Novanto, Hobi Bikin Proyek)

"Belum tentu pendapat saya pribadi sebagai Ketua DPR jadi kebenaran kolektif. Untuk jadi kebenaran kolektif harus diperjuangkan. Kadang berhasil, kadang tidak. Saya tidak akan pernah ambil keputusan tanpa bicara dengan fraksi," ujar Politisi Partai Golkar ini.

Selain bicara dengan berbagai pihak di internal DPR yang berkepentingan, Ade juga akan menghadapi masyarakat yang memprotes pembangunan perpustakaan ini. (Baca: BURT Heran Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Muncul Lagi)

Ade menyadari sebagian masyarakat saat ini tidak percaya dengan proyek yang akan dikerjakan DPR. Namun, dia akan berusaha untuk meyakinkan mereka.

"Publik mengatakan DPR tidak boleh dipercaya, itu tantangan yang tidak mudah saya hadapi. Realitas yang harus saya hadapi. Tidak mungkin saya hadapi dalam sehari dua hari," ucap Ade.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR. (Baca: Jika Jadi Dibangun, Perpustakaan DPR Jangan Hanya Jadi Gedung Tak Berpenghuni)

Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli. Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. (Baca: Ketua DPR: Kalau "Tax Amnesty" Tak Jalan, Akan Banyak Korban)

Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com