JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyesalkan wacana pembangunan gedung DPR yang kembali muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin bertemu dengan cendekiawan.
Bahkan, pembangunan gedung yang awalnya hanya dikhususkan untuk ruangan anggota DPR kini akan diperuntukkan juga sebagai perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.
Ruhut menilai, Ade Komarudin alias Akom sama saja dengan pendahulunya, Setya Novanto, yang pada era kepemimpinannya mencanangkan tujuh proyek pembangunan di Kompleks Parlemen.
"Ade Komarudin dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar. Rupanya kader Golkar begitu juga, sama-sama saja. Hobinya bikin proyek," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (28/3/2016).
Ruhut menilai, banyak keperluan yang lebih mendesak dibandingkan membangun perpustakaan. (Baca: BURT Heran Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Muncul Lagi)
Ia juga pesimistis para anggota akan ramai berdatangan ke perpustakaan jika nantinya proyek tersebut benar-benar terlaksana.
Sebab, perpustakaan yang sudah ada saat ini pun sepi dari kunjungan para anggota Dewan. (Baca: Jika Jadi Dibangun, Perpustakaan DPR Jangan Hanya Jadi Gedung Tak Berpenghuni)
"Kalau dibangun sebesar sepak bola, tetapi kalau enggak ada yang datang?" kata anggota Komisi III DPR ini.
Ruhut menilai, jika memang DPR ingin mencerdaskan masyarakat, lebih baik dana yang ada digunakan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah.
"Ade Komarudin juga saya sarankan turun saja ke daerah bantu masyarakat. Jangan hobinya bikin proyek," ujar Ruhut.
(baca: Ketua DPR: Saya Enggak "Ngerti" Lagi, DPR Mau Buat Perpustakaan Dituding Akal-akalan)
Akom sebelumnya mengakui, wacana membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara baru keinginannya pribadi.
Keinginan ini belum dibicarakan dengan pihak lain yang berkepentingan, seperti Sekretariat Jenderal DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan perwakilan 10 Fraksi. (Baca: Ketua DPR Bakal Hadapi Semua Penolak Proyek Perpustakaan)
"Setelah reses baru akan dibicarakan," kata Ade.
Kendati demikian, Ade meyakini bahwa semua pihak akan menyetujui usulan ini. Dia menilai, usulan yang awalnya disampaikan para cendekiawan ini sangat berguna, baik untuk menunjang kinerja DPR maupun untuk mencerdaskan masyarakat.
Terlebih lagi, sudah ada anggaran Rp 570 miliar di APBN 2016 untuk pembangunan gedung. Dia yakin pemerintah juga tidak akan menarik dana tersebut dalam pembahasan APBN-P. (Baca: Ketua DPR: Kalau "Tax Amnesty" Tak Jalan, Akan Banyak Korban)
"Saya siap hadapi pihak di luar, dalam, termasuk jika pemerintah yang menolak," ujar Ade.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.