Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polusi Memburuk, Pemerintah Diminta Tak Lagi Kembangkan PLTU Batubara

Kompas.com - 08/02/2016, 08:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membangun PLTU Batubara untuk mengatasi krisis energi dan krisis listrik dinilai keliru oleh pegiat lingkungan. Pasalnya, batubara merupakan sumber energi paling kotor dan dan menghasilkan emisi karbon yang paling besar.

"Batubara tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Kami ingin mendorong pemerintah beralih ke energi bersih yang bersumber dari potensi alam, seperti panas bumi, angin dan air. Kenapa dibilang bersih, karena memang tidak ada emisinya," ujar Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Menurutnya, saat ini banyak negara sudah meninggalkan PLTU batubara dan beralih ke energi terbarukan. Polusi yang sangat buruk membuat pemerintah di beberapa negara berkomitmen untuk mengurangi penggunaan batubara untuk menghasilkan listrik.

(Baca: Banyak Pelanggaran, Komnas HAM Rekomendasikan Proyek PLTU Batang Dipindah)

Amerika menjadwalkan menutup 200 PLTU kemudian menambahkan 46 gigawatt pada energi terbarukan dari tenaga angin, matahari, dan geothermal. Sebanyak 24 perusahaan batubara di Amerika tutup dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah China, pada kuartal pertama 2015 menurunkan 3,7 persen PLTU batubara. Pembangkit listrik tenaga air naik 17 persen, sedangkan tenaga angin dan tenaga surya naik 20%, yang berdampak pada penurunan impor batubara 40 persen.

"Sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi bersih. Geothermal kita 30 persen dari keseluruhan yang dimiliki dunia. Kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun," ungkapnya.

(Baca: Proyek PLTU Batang Dimulai meski Ada Masalah)

Lebih lanjut, Hindun mengharapkan adanya regulasi yang ketat dari Pemerintah mengenai pembatasan emisi dan PLTU batubara.

"Bulan lalu pemerintah India baru saja merilis regulasi baru soal pengaturan ambang batas emisi PLTU. Di Indonesia masih 3 sampai 7 kali lebih buruk," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com