Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terima Siapa Pun Pengganti Novanto sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 23/12/2015, 14:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima siapa pun yang kelak dilantik menjadi ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Jokowi menyerahkan proses pergantian ketua DPR pada mekanisme yang berlaku di parlemen.

"Siapa saja yang sudah diputuskan, dilantik di rapat paripurna, tentunya dengan tangan terbuka Presiden atau pemerintah akan menerima itu," kata Pramono di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Pramono mengungkapkan, dirinya selalu melaporkan kepada Presiden mengenai semua perkembangan dan dinamika yang terjadi di DPR. Ia mengatakan bahwa Jokowi tidak akan mencampuri proses pergantian ketua DPR.

"Sama sekali pemerintah tidak mau ikut campur urusan itu," ungkapnya.

Sementara ini, kursi ketua DPR diisi oleh Fadli Zon selepas mundurnya Setya Novanto.

Seperti diketahui, Novanto mundur terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden untuk mencari keuntungan dari proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Pemilihan ketua DPR definitif baru akan dilakukan pada Januari 2016, setelah DPR selesai melakukan masa reses. 

Sesuai undang-undang, posisi ketua DPR akan tetap menjadi hak Partai Golkar, sesuai dengan partai asal Novanto.

Golkar pimpinan Aburizal Bakrie menyorongkan Ade Komarudin, sedangkan Golkar kubu Agung Laksono mencalonkan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menggantikan Novanto. 

Kompas TV Mundur Sebagai Ketua DPR, Setya Novanto Meminta Maaf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com