Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Setya Novanto Jadi Ketua Fraksi, Aburizal Bakrie Tak Pedulikan Moral

Kompas.com - 22/12/2015, 16:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Partai Golkar yang masih menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar disesalkan. Penunjukan itu dilakukan setelah Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR setelah mencuatnya kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan permintaan saham Freeport.

"Kita bisa ambil kesimpulan, kepengurusan ARB (Aburizal Bakrie) sebagai pengurus yang tidak mengedepankan prinsip moral dan etika. Mereka hanya mengedepankan prinsip ketuk palu," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR menjelang Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil keputusan atas kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret namanya.

(Baca: Novanto Jadi Ketua Fraksi, JK Nilai Golkar Sulit Dapat Kepercayaan Rakyat)

Dalam rapat konsinyasi, tujuh anggota MKD menyatakan Novanto melakukan pelanggaran etika berat, sedangkan 10 anggota lainnya menyatakan dirinya melakukan pelanggaran etika sedang.

Setelah pengunduran diri Novanto itu, MKD memutuskan untuk menutup perkara tersebut tanpa ada putusan yang menyatakan Novanto bersalah atau tidak.

(Baca: "Sangat Lihai, Novanto Masih Memiliki Jabatan 'Powerful' di DPR")

Pertimbangan MKD dalam menutup perkara itu ialah surat pengunduran diri Novanto yang dilayangkan kepada mereka.

"Aneh kalau mereka masih melandaskan penunjukan Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar karena tidak ada ketuk palu. Padahal, kalau dilihat dari pandangan seluruh anggota MKD, mereka semua menyatakan Novanto bersalah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com