Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui MKD, BEM UI Cibir Sidang Setya Novanto Layaknya Dagelan

Kompas.com - 11/12/2015, 17:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan audiensi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Selasa (11/12/2015). 

Mereka mengkritik kinerja MKD dalam mengusut kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. 

"Saya menyuarakan teman-teman mahasiswa seluruh Indoensia dan rakyat Indonesia. Kami menyayangkan bagaimana proses MKD terjadi dagelan politik tak jelas," kata salah satu perwakilan BEM UI Alfad. 

Menurut dia, sidang MKD layaknya dagelan karena pemeriksaan Setya Novanto sebagai terlapor dilakukan tertutup. 

Sementara pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor dan pemeriksaan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi kunci dilakukan terbuka. 

"Apakah ini sudah ketahuan akhirnya apakah Setya Novanto hanya mendapat sanksi ringan? Kita ingin tahu political will MKD. Kami tidak melihat good political will bapak-bapak di sini," ucapnya. 

Dalih MKD

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang didampingi Ketua MKD Surahman Hidayat mengakui bahwa ada dinamika yang terjadi. 

Dia menjelaskan, awalnya bahkan ada sejumlah anggota MKD yang menginginkan kasus Setya Novanto ini dihentikan. 

MKD sampai harus voting untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Mereka yang minta kasus ini disetop yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir dan Ridwan Bae (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad dan Supratman Andi Agtas (Gerindra) dan Zainut Tauhid (PPP). 

"Saya dan Pak Surahman termasuk yang berdiri meminta agar kasus ini disidangkan," ucap Junimart. 

Selanjutnya, saat pemeriksaan Setya Novanto, perdebatan yang sama kembali terjadi apakah sidang dilakukan terbuka atau tertutup. Namun kali ini, anggota yang meminta tertutup lebih banyak. 

Anggota yang meminta sidang terbuka hanya Junimart (PDI-P), Syarifudin Sudding (Hanura), Akbar Faizal (Nasdem), Darizal Basir dan Gutur Sansono (Demokrat). 

"Kalau disebut dagelan, Surahman juga malu, saya juga malu," ucap Junimart.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com