Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aparat Hukum Dinilai Jadi Harapan Publik untuk Usut Setya Novanto

Kompas.com - 11/12/2015, 15:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang mengatakan, publik menaruh harapan besar terhadap proses hukum kasus Setya Novanto yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung.

Ketika publik kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), maka harapan bertumpu pada proses di Kejaksaan dan penegak hukum lainnya.

"Kita menaruh harapan besar kepada proses hukum di Kejaksaan. Mudah-mudahan polisi dan KPK juga bisa bersinergi untuk memproses itu," tutur Sebastian di Kantor PGI Jalan Salemba Raya, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Sebastian menambahkan, publik saat ini terluka melihat perlakuan elit di MKD pada persidangan sebelumnya.

Terlebih pada persidangan terakhir yang memanggil Novanto dilaksanakan secara tertutup.

Karena itu, proses hukum yang adil di kejaksaan diharapkan dapat mengobati luka publik tersebut.

"Saya kira kemarahan Jokowi sebagai presiden juga merupakan sinyal bahwa dia ingin mendorong proses ini dan tidak boleh diabaikan begitu saja," kata Sebastian.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk memperoleh keuntungan dari PT Freeport Indonesia, masih terus berjalan.

Kejaksaan Agung kini tengah menyelidiki indikasi pemufakatan jahat yang melibatkan Setya Novanto. 

Menurut Prasetyo, pengusutan kasus ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kejaksaan, kata dia, tengah mengumpulkan bukti seakurat mungkin.

Terkait penyelidikan kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pihak.

Di antaranya adalah Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kejaksaan Agung juga telah memeriksa Maroef terkait kasus yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com