Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader PPP Ini Benarkan Suryadharma Terima "Kiswah" dari Pengusaha Arab

Kompas.com - 30/10/2015, 15:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Mukhlisin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi penyelenggaraan ibadah haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Dalam kesaksiannya, Mukhlisin mengaku pernah melihat seorang pengusaha asal Arab Saudi, Cholid Abdul Latief Sodiq Saefudin, memberikan selembar kain penutup kabah (kiswah) kepada Suryadharma.

"Kiswah diberikan di lobi hotel, banyak orang yang melihat," ujar Mukhlisin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Jaksa kemudian membacakan berita acara pemeriksaan yang isinya menyebut bahwa Cholid orang terpandang di Arab Saudi. (baca: Suryadharma: Ada Permintaan Sisa Kuota Haji dari Istana, KIB II, DPR, dan Ponpes)

Biasanya, kiswah diberiksan kepada raja atau keluarganya, atau orang-orang sederajat.

Mukhlisin membenarkan isi BAP itu. Menurut dia, kiswah yang asli tidak untuk diperjual belikan di tempat-tempat umum. (Baca: Menurut Anggito, Kader PPP Paling Banyak Diakomodasi Suryadharma Jadi Petugas Haji)

Namun, ia tidak dapat memastikan kiswah yang diberikan kepada Suryadharma itu benar-benar kain yang menutupi kabah atau bukan. Pasalnya, ada kiswah biasa yang diperjualkan di pasaran.

"Yang bernilai kan yang ditempelin ke kabah. Tapi siapa yang tahu barang ini sudah ditempelin ke kabah atau enggak," kata Mukhlisin.

Mukhlisin menilai, pemberian kiswah itu sebagai bentuk penghargaan Cholid terhadap Suryadharma. Namun, bukan diartikan sebagai gratifikasi. Terlebih lagi pemberian dilakukan saat musim haji. (Baca: Anggito Mengaku Didesak Komisi VIII Terkait Petugas Penyelenggara Haji)

Saat menyerahkan kiswah, kata Mukhlisin, Cholid sempat mengucapkan sesuatu kepada Suryadharma.

"Ini rasa cinta mahabah, silaturahim. Begitu saja," kata Mukhlisin menirukan ucapan Cholid kepada Suryadharma.

"Kalau dianalogikan, kiswah itu sama dengan pedang. Orang Arab kalau dikasih pedang ada nilai kebanggannya, walau tidak ada nilainya," lanjut Mukhlisin.

Tak eksklusif

Sementara itu, Suryadharma menegaskan bahwa kiswah tersebut tidak memiliki nilai eksklusif karena banyak dijual bebas di Arab Saudi. (Baca: Saksi Benarkan SDA Gunakan Jatah Jemaah Haji untuk Keluarga dan Relasi)

Ia membantah penerimaan kiswah itu sebagai bentuk terima kasih dari Cholid karena mengabulkan pengajuan pemondokan untuk jamaah haji.

"Saya minta Cholid dihadirkan kemari. Melalui yang mulia untuk menghadirkan Cholid ke sini," kata Suryadharma.

Dalam dakwaan, Suryadharma disebut menerima selembar kiswah dari Cholid sebagai imbalan karena telah membantu meloloskan rumah-rumah yang ditawarkannya. Pemberian tersebut diserahkan Cholid melalui Mukhlisin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com