Misbakhun Nilai Jokowi Telah Berani Ambil Kebijakan yang Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai, kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi sudah relatif berjalan dengan baik.

Jokowi, menurut dia, telah melakukan langkah dan kebijakan yang berani untuk mengatasi dampak dari krisis ekonomi global.

“Kalau Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan berani ini, tidak dapat dibayangkan bagaimana perekonomian kita akan lebih parah,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Misalnya, arah kebijakan fiskal 2016 Pemerintahan Jokowi, menurut Misbakhun, bertujuan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (baca: Satu Tahun Jokowi-JK, Antara Impian dan Kenyataan)

Misbakhun mengatakan, kebijakan fiskal yang dibangun Jokowi dilakukan melalui tiga strategi, yaitu memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal, dan mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal.

“Dalam upaya memperkuat stimulus fiskal, Pemerintah menempuhnya melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal dan peningkatan belanja produktif,” ujar dia.

Menurut politisi Golkar ini, stimulus tersebut dapat dilihat dari bagaimana insentif perpajakan dan belanja infrastruktur untuk memperkuat daya saing, juga diperlukan bantalan fiskal untuk memperkuat ketahanan fiskal. (baca: Aburizal: Pemerintahan Jokowi-JK Telah Berbuat yang Terbaik)

Memperkuat bantalan fiskal, sambung dia, harus dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas untuk mengendalikan kerentanan fiskal yang bisa terjadi akibat target penerimaan tidak tercapai atau belanja subsidi melebar.

“Tentunya dibutuhkan penggalian potensi dari sektor unggulan untuk mencapai target penerimaan perpajakan, ekstensifikasi, intensifikasi, penegakan hukum dan penyempurnaan perundangan untuk mencapai target penerimaan," katanya.

"Di samping itu, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, dibangun kebijakan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor,” tambah Misbakhun.

Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR ini menambahkan, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah telah berjalan ke arah yang tepat. Pemerintah membangun fondasi yang kokoh berupa meningkatnya APBN, menurunnya subsidi dan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur.

Kemudian, alokasi anggaran ke daerah yang lebih tinggi daripada di pusat, penguatan industri alutsista, insentif pajak untuk mengendapkan dana-dana valuta asing di dalam negeri, dan insentif untuk ekspor. (baca: Catatan PBNU Terhadap Satu Tahun Jokowi-JK)

Menurut dia, pemerintahan Jokowi telah mengambil kebijakan yang berani di tengah impitan dinamika politik Indonesia yang gegap gempita, serta pelambatan ekonomi global yang berimplikasi pada ekonomi nasional.

"Hasilnya, akan bisa dilihat pada tahun kedua dan ketiga pemeritahan," ucap dia.