Kompas.com - 20/10/2015, 10:52 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tepat berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2015). Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi-JK dimulai dengan berbagai target ambisius. Slogan "Kerja, Kerja, Kerja" pun ditetapkan untuk mengejar seluruh target tersebut.

Misalnya, pada bidang ekonomi, Jokowi menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam tiga tahun mendatang. Pada Januari 2015, Jokowi menyatakan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini bisa mencapai 5,8 persen.

Target ambisius itu meleset. Pada kuartal I dan kuartal II-2015 pertumbuhan ekonomi tak pernah menyentuh 5 persen, yakni berkisar di level 4,71 persen dan 4,67 persen. Meski terus meleset, Jokowi tak patah arang. Dia tetap menyuarakan optimismenya, bahkan mengklaim pertumbuhan ekonomi akan meroket pada bulan September hingga akhir tahun 2015.

"Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November itu bisa begini (tangan menunjuk ke atas)," kata Jokowi pada 5 Agustus lalu. (Baca: Jokowi: Mulai September, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Meroket).

Tak hanya soal ekonomi, persoalan politik pun kerap membuat Jokowi harus menarik ucapan-ucapannya. Saat kampanye, Jokowi terus menyuarakan bahwa jabinet yang akan dibentuknya bebas dari bagi-bagi kursi partai politik. Bagi banyak pihak, pernyataan Jokowi ini membuat orang bertanya-tanya akan kemampuan Jokowi menahan godaan parpol.

Saat pembentukan kabinet, sebaran kader partai dan yang berafisiliasi dengan partai sangat terasa pada Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK. Hal itu berlanjut saat penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem, calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hingga penunjukan Kepala BIN Sutiyoso yang saat itu merupakan Ketum PKPI.

Aroma keterwakilan parpol hingga ormas pendukung Jokowi-JK semakin terasa saat Jokowi membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang di antaranya diisi kader partai pendukung, Partai Persatuan Pembangunan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lainnya, pada bidang kedaulatan pangan. Jokowi berkali-kali melontarkan cerita soal betapa malunya dia saat disapa Presiden Vietnam dan ditanya kapan Indonesia membeli beras lagi dari negara itu.

Ketika berbicara itu, Jokowi menegaskan tak akan mengimpor beras dan menetapkan target swasembada beras dalam tiga tahun. Nyatanya, fenomena El Nino terus berkepanjangan hingga membuat banyak petani gagal panen. Musim kering diperkirakan terus terjadi hingga bulan Desember. Pemerintah pun membuka opsi impor beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, salah satu negara yang dituju adalah Vietnam.

Realistis

Selama satu tahun menjalankan pemerintahannya, pola komunikasi politik Jokowi dikritik. Realisasi yang tak sesuai orasi membuat kepercayaan publik goyah. Hal tersebut disampaikan Analis Politik Pol-Tracking Institute, Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2015) pagi ini.

"Pola komunikasi politik demikian kurang tepat mengingat Jokowi adalah simbol supremasi negara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Artinya, mulai sekarang, Jokowi harus lebih realistis sehingga tidak berulang kali mengecewakan publik," ujar Agung.

Menurut Agung, realistis bukan berarti Jokowi tidak menepati janjinya atau sebatas pepesan kosong menimbang kondisi sosial-politik bangsa yang begitu dinamis dan pengaruh eksternal yang masih kuat memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia.

"Di titik inilah, bila target realistis dan dapat diraih, perlahan citra publik pemerintah membaik dan legitimasi presiden dapat segera pulih kembali," kata Agung.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X