Satu Tahun Jokowi-JK, antara Impian dan Kenyataan

Kompas.com - 20/10/2015, 10:52 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tepat berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2015). Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi-JK dimulai dengan berbagai target ambisius. Slogan "Kerja, Kerja, Kerja" pun ditetapkan untuk mengejar seluruh target tersebut.

Misalnya, pada bidang ekonomi, Jokowi menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam tiga tahun mendatang. Pada Januari 2015, Jokowi menyatakan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini bisa mencapai 5,8 persen.

Target ambisius itu meleset. Pada kuartal I dan kuartal II-2015 pertumbuhan ekonomi tak pernah menyentuh 5 persen, yakni berkisar di level 4,71 persen dan 4,67 persen. Meski terus meleset, Jokowi tak patah arang. Dia tetap menyuarakan optimismenya, bahkan mengklaim pertumbuhan ekonomi akan meroket pada bulan September hingga akhir tahun 2015.

"Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November itu bisa begini (tangan menunjuk ke atas)," kata Jokowi pada 5 Agustus lalu. (Baca: Jokowi: Mulai September, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Meroket).


Tak hanya soal ekonomi, persoalan politik pun kerap membuat Jokowi harus menarik ucapan-ucapannya. Saat kampanye, Jokowi terus menyuarakan bahwa jabinet yang akan dibentuknya bebas dari bagi-bagi kursi partai politik. Bagi banyak pihak, pernyataan Jokowi ini membuat orang bertanya-tanya akan kemampuan Jokowi menahan godaan parpol.

Saat pembentukan kabinet, sebaran kader partai dan yang berafisiliasi dengan partai sangat terasa pada Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK. Hal itu berlanjut saat penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem, calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hingga penunjukan Kepala BIN Sutiyoso yang saat itu merupakan Ketum PKPI.

Aroma keterwakilan parpol hingga ormas pendukung Jokowi-JK semakin terasa saat Jokowi membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang di antaranya diisi kader partai pendukung, Partai Persatuan Pembangunan.

Lainnya, pada bidang kedaulatan pangan. Jokowi berkali-kali melontarkan cerita soal betapa malunya dia saat disapa Presiden Vietnam dan ditanya kapan Indonesia membeli beras lagi dari negara itu.

Ketika berbicara itu, Jokowi menegaskan tak akan mengimpor beras dan menetapkan target swasembada beras dalam tiga tahun. Nyatanya, fenomena El Nino terus berkepanjangan hingga membuat banyak petani gagal panen. Musim kering diperkirakan terus terjadi hingga bulan Desember. Pemerintah pun membuka opsi impor beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, salah satu negara yang dituju adalah Vietnam.

Realistis

Selama satu tahun menjalankan pemerintahannya, pola komunikasi politik Jokowi dikritik. Realisasi yang tak sesuai orasi membuat kepercayaan publik goyah. Hal tersebut disampaikan Analis Politik Pol-Tracking Institute, Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2015) pagi ini.

"Pola komunikasi politik demikian kurang tepat mengingat Jokowi adalah simbol supremasi negara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Artinya, mulai sekarang, Jokowi harus lebih realistis sehingga tidak berulang kali mengecewakan publik," ujar Agung.

Menurut Agung, realistis bukan berarti Jokowi tidak menepati janjinya atau sebatas pepesan kosong menimbang kondisi sosial-politik bangsa yang begitu dinamis dan pengaruh eksternal yang masih kuat memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia.

"Di titik inilah, bila target realistis dan dapat diraih, perlahan citra publik pemerintah membaik dan legitimasi presiden dapat segera pulih kembali," kata Agung.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X