Kompas.com - 20/10/2015, 10:52 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tepat berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2015). Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi-JK dimulai dengan berbagai target ambisius. Slogan "Kerja, Kerja, Kerja" pun ditetapkan untuk mengejar seluruh target tersebut.

Misalnya, pada bidang ekonomi, Jokowi menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam tiga tahun mendatang. Pada Januari 2015, Jokowi menyatakan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini bisa mencapai 5,8 persen.

Target ambisius itu meleset. Pada kuartal I dan kuartal II-2015 pertumbuhan ekonomi tak pernah menyentuh 5 persen, yakni berkisar di level 4,71 persen dan 4,67 persen. Meski terus meleset, Jokowi tak patah arang. Dia tetap menyuarakan optimismenya, bahkan mengklaim pertumbuhan ekonomi akan meroket pada bulan September hingga akhir tahun 2015.

"Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November itu bisa begini (tangan menunjuk ke atas)," kata Jokowi pada 5 Agustus lalu. (Baca: Jokowi: Mulai September, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Meroket).

Tak hanya soal ekonomi, persoalan politik pun kerap membuat Jokowi harus menarik ucapan-ucapannya. Saat kampanye, Jokowi terus menyuarakan bahwa jabinet yang akan dibentuknya bebas dari bagi-bagi kursi partai politik. Bagi banyak pihak, pernyataan Jokowi ini membuat orang bertanya-tanya akan kemampuan Jokowi menahan godaan parpol.

Saat pembentukan kabinet, sebaran kader partai dan yang berafisiliasi dengan partai sangat terasa pada Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK. Hal itu berlanjut saat penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem, calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hingga penunjukan Kepala BIN Sutiyoso yang saat itu merupakan Ketum PKPI.

Aroma keterwakilan parpol hingga ormas pendukung Jokowi-JK semakin terasa saat Jokowi membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang di antaranya diisi kader partai pendukung, Partai Persatuan Pembangunan.

Lainnya, pada bidang kedaulatan pangan. Jokowi berkali-kali melontarkan cerita soal betapa malunya dia saat disapa Presiden Vietnam dan ditanya kapan Indonesia membeli beras lagi dari negara itu.

Ketika berbicara itu, Jokowi menegaskan tak akan mengimpor beras dan menetapkan target swasembada beras dalam tiga tahun. Nyatanya, fenomena El Nino terus berkepanjangan hingga membuat banyak petani gagal panen. Musim kering diperkirakan terus terjadi hingga bulan Desember. Pemerintah pun membuka opsi impor beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, salah satu negara yang dituju adalah Vietnam.

Realistis

Selama satu tahun menjalankan pemerintahannya, pola komunikasi politik Jokowi dikritik. Realisasi yang tak sesuai orasi membuat kepercayaan publik goyah. Hal tersebut disampaikan Analis Politik Pol-Tracking Institute, Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/10/2015) pagi ini.

"Pola komunikasi politik demikian kurang tepat mengingat Jokowi adalah simbol supremasi negara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Artinya, mulai sekarang, Jokowi harus lebih realistis sehingga tidak berulang kali mengecewakan publik," ujar Agung.

Menurut Agung, realistis bukan berarti Jokowi tidak menepati janjinya atau sebatas pepesan kosong menimbang kondisi sosial-politik bangsa yang begitu dinamis dan pengaruh eksternal yang masih kuat memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia.

"Di titik inilah, bila target realistis dan dapat diraih, perlahan citra publik pemerintah membaik dan legitimasi presiden dapat segera pulih kembali," kata Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.