Catatan PBNU terhadap Satu Tahun Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum berjalan cukup baik. Namun, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini memberi catatan terkait masalah keamanan. Setidaknya, selama pemerintahan Jokowi-JK, konflik sosial yang melibatkan kelompok agama masih terjadi.

Beberapa contohnya, seperti pembakaran mushala di Tolikara, Papua, dan peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, beberapa waktu lalu.

PBNU menyayangkan pemerintah gagal mengantisipasi konflik yang mengganggu keamanan masyarakat. (Baca: Setahun Jokowi-JK, Agenda Pemberantasan Korupsi Mengkhawatirkan)

"Pemerintah seharusnya mengedepankan dialog antarumat beragama dan mengutamakan penyelesaian masalah melalui komunikasi ke tingkat bawah," ujar Helmy saat ditemui di Kantor PBNU, Senin (19/10/2015).

Dalam bidang perekonomian, PBNU mengapresiasi upaya pemerintah yang berupaya meningkatkan perekonomian melalui paket-paket kebijakan ekonomi.

Setidaknya, upaya tersebut terbukti berdampak pada penguatan rupiah dan kurs dollar AS yang semakin terintervensi.

Meski demikian, PBNU meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan usaha dalam sektor makro.

Menurut Helmy, dalam kondisi perekonomian nasional yang melemah, usaha kecil perlu diberi penguatan agar menjadi penopang perekonomian.

Kabut asap

Selain itu, salah satu catatan penting PBNU terhadap pemerintah adalah mengenai penanganan kabut asap. PBNU menilai pemerintah kurang siap dalam menangani masalah tersebut.

Pertama, PBNU meminta pemerintah segera membenahi izin pembakaran hutan seluas 2 hektar. (Baca: Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Kecolongan soal Kabut Asap)

Tanpa diikuti aturan yang spesifik, pembakaran hutan dapat menjadi tidak terkendali sehingga menyebabkan bencana kabut asap seperti yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Helmy menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus yang nantinya dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu, seperti kebakaran hutan, sehingga penanganan lebih cepat dilakukan.

Anggaran pemerintah daerah dinilai belum cukup untuk mengatasi masalah pembakaran hutan. (Baca: Partai Pendukung Puas terhadap Kinerja Setahun Jokowi-JK)

"Hukumnya haram mengganggu dan merusak lingkungan. Penyelamatan hutan dan lingkungan adalah bagian dari jihad," kata Helmy.