Fahri Hamzah Dukung Peningkatan Anggaran BIN

Selain dukungan anggaran, Fahri juga mendukung BIN untuk menambah jumlah personel intelijen.

“Memang saya denger BIN itu aparatur nya sedikit, katanya 3 kabupaten satu orang, ya gimana, meletus dulu masalah baru ketauan, jangan dong. Harus ada deteksi dini, BIN itu aparaturnya harus banyak,” ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai, BIN memerlukan teknologi canggih dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman yang menyerang Indonesia.

“Penggunaan teknologinya juga harus lebih tinggi, sistem deteksi harus kuat. jadi memang BIN kita itu memerlukan kecanggihan ya,” kata dia.

Fahri menambahkan, BIN merupakan lembaga intelijen yang beroperasi di negara demokrasi dan bersifat terbuka, sehingga anggaran operasional BIN harus diperoleh dari anggaran resmi negara.

“Kalau mau jual narkoba untuk operasional kan enggak bisa disini. Di negara lain ada yang begitu, negara jual narkoba untuk mengoperasikan intelijen, kita kan enggak mungkin. Dan enggak boleh juga berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Harus resmi uang negara,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis (10/9/2015) kemarin, Komisi I DPR RI mendukung permohonan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso untuk menaikkan anggaran BIN menjadi sebesar Rp 3,7 triliun. Anggaran tersebut akan diupayakan untuk disetujui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016. (Baca: Komisi I Dukung Usul Sutiyoso untuk Tambah Anggaran BIN Jadi Rp 3,7 Triliun)

"Kita dukung peningkatan anggaran ini. Di luar negeri itu tidak pakai hitungan kalau memberi anggaran untuk intelijen, apalagi fungsi BIN lebih berat dari intelijen di luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tandjung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).