Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kehadiran dalam Kampanye Donald Trump, Ini Penjelasan Pimpinan DPR

Kompas.com - 05/09/2015, 21:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Ketua DPR Bidang Komunikasi Politik, Nurul Arifin, mengatakan, kehadiran pimpinan DPR dalam acara kampanye peserta kontes bakal calon presiden Amerika Seikat, Donald Trump, bukan merupakan bentuk dukungan politik. Kunjungan tersebut, kata dia, semata dalam rangka silaturahim dan memperkuat investasi Trump di Indonesia.

Saat itu, rombongan yang berangkat berjumlah 14 orang beserta staf sekretariat. "Pertemuan dilakukan di lantai 26 Trump Plaza. Setelah itu, delegasi diajak turun ke lantai dasar serta melihat acara konferensi pers. Sebagai orang Timur yang memiliki kesantunan, ajakan tersebut dipenuhi," ujar Nurul melalui siaran pers.

Nurul mengatakan, sementara itu, kunjungan pimpinan DPR ke Amerika Serikat merupakan perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan Inter Parliamentary Union Speakers Conference (Konferensi Ketua Parlemen Dunia) ke-4. Acara tersebut berlangsung dari 31 Agustus hingga 2 September 2015.

"Ketua DPR berbicara pada forum tersebut mengenai isu-isu demokrasi dan kesejahteraan," kata Nurul.

Dalam forum tersebut, Indonesia menyerukan reformasi PBB dan sustainable development goals (SDG) yang disambut baik oleh banyak negara peserta konferensi. Tak hanya itu, dia melanjutkan, Ketua DPR Setya Novanto juga melakukan pembicaraan bilateral dengan ketua parlemen negara Jepang, Ceko, Jerman, Sudan, Kroasia, Finlandia, dan Iran.

"Ketua DPR berbicara sebagai panelis dalam perdebatan umum tentang fungsi pengawasan DPR," kata dia.

Nurul mengatakan, plesir Setya dan rombongan dilanjutkan ke Los Angeles untuk menghadiri forum asosiasi bisnis Indonesia-Amerika. Setya menjadi pembicara dalam forum tersebut. Setelah ke Los Angeles, kata Nurul, rombongan bertolak ke Washington DC untuk menghadiri diskusi The DPR's Enchange Rolr in Indonesia's Governance. Dalam diskusi tersebut, Setya kembali didapuk menjadi pembicara.

Nurul menganggap, munculnya isu dukungan politik Setya kepada Trump merupakan pengalihan isu atas krisis ekonomi di Indonesia. "Di saat rupiah melemah, harga-harga naik, pengangguran bertambah, isu ini diolah untuk alihkan isu substansial," kata Nurul.

Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kampanye Donald Trump dipertanyakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Terlebih lagi, dalam pertemuan tersebut, Novanto sempat mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukai sosok Trump.

Dalam kesempatan itu, Trump bertanya kepada Setya Novanto, "Apakah rakyat Indonesia menyukai saya?" Lantas Novanto pun menjawab, "Ya".

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto, yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR, seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan kehadiran Fadli dan Setya dalam kampanye Donald Trump, apalagi keduanya melakukan kunjungan kerja ke AS dengan menggunakan uang negara. Kehadiran pimpinan DPR di AS memang bertujuan untuk menghadiri konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump. (Baca: Fitra Sebut Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Donald Trump Pakai Uang Rakyat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com