Meski Bertambah Kuat, Partai Pro Pemerintah Sebaiknya Tak Rombak Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Amanat Nasional bergabung ke pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla akan memperkuat posisi partai pendukung pemerintah di parlemen. Namun, kekuatan itu sebaiknya tidak digunakan untuk merombak pimpinan DPR.

"Jika berbicara koalisi, dalam hal ini arah angin lebih pro pada pemerintah daripada Koalisi Merah Putih," kata menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/9/2015).

Meski demikian, kata Yunarto, komposisi kekuatan baru dalam politik di parlemen itu tidak serta-merta akan berdampak pada kursi kepemimpinan DPR. Setidaknya ada dua hal yang menentukan hal tersebut, yaitu kesepakatan mayoritas dan pengajuan usul untuk mengubah Undang-Undang MPR, DPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) sehingga pimpinan DPR akan menyesuaikan dengan suara mayoritas.

Menurut Yunarto, perubahan UU MD3 akan memicu kegaduhan politik. Oleh karena itu, ia yakin bahwa perombakan pimpinan DPR tidak akan terjadi. Perubahan pimpinan DPR hanya akan mengganggu tatanan politik yang sudah mapan dengan keberadaan Koalisi Indonesia Hebat di kabinet (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendominasi pucuk pimpinan di parlemen.

"Keberimbangan sesungguhnya sudah terjadi. Mungkin hanya emosi dari segelintir anggota partai saja. Lebih baik tidak dilakukan (perombakan pimpinan DPR)," kata Yunarto.

Setelah PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah, KIH mulai mewacanakan untuk merebut kembali kursi pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan DPR. Cara ini bisa dilakukan dengan merevisi kembali UU MD3 yang mengatur mengenai tata tertib pemilihan pimpinan di parlemen. (Baca PAN Bergabung, KIH Ingin Rebut Kursi Pimpinan DPR-MPR)

"Kita syukuri PAN (bergabung KIH). Terbuka kemungkinan terjadi revisi UU MD3, tetapi harus lewati proses yang benar. PDI-P siap revisi UU MD3, nanti kita bicarakan," kata Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, menilai bahwa perombakan itu justru akan membuat suasana politik di parlemen semakin gaduh. (Baca Ketua DPP Gerindra Sebut KIH Bikin Gaduh kalau Mau Rombak Pimpinan DPR)