Pansel KPK Lihat Personal Pendaftar, Tak Lihat Institusi Asal

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) berjanji tidak akan terpengaruh oleh lembaga yang menjadi asal pendaftar calon pimpinan KPK.

Pernyataan itu diberikan menyusul adanya kehawatiran Pansel akan terpengaruh oleh pendaftar yang direkomendasikan oleh Polri dan TNI.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menegaskan, proses penjaringan hanya akan bertumpu pada kompetensi individu masing-masing pendaftar. Ia ingin komisioner KPK yang terpilih nanti dapat menjalankan tugas tanpa terbebani oleh institusi asalnya.

"Bahwa yang bersangkutan berkaitan dengan institusi tertentu, pada akhirnya kita akan lihat mereka sebagai satu individu. Kita tidak lihat dia (pendaftar) bajunya apa," kata Destry di Gedung Utama Setneg, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Ia melanjutkan, seluruh pendaftar calon pimpinan KPK juga wajib memenuhi syarat dan tahapan yang telah ditentukan. Kalaupun ada rekomendasi dari institusi asalnya, hal itu tidak akan membawa pengaruh pada proses penjaringan. (baca: "Pansel KPK Tak Perlu Terjebak Anggapan Harus Ada Wakil Polri atau Kejaksaan")

"Semua harus ikuti tahapan. Kita benar-benar lihat personalnya dia, individunya dia," ucap Destry.

Ia menambahkan, Pansel membuka diri untuk semua elemen terbaik bangsa. Mereka bisa datang dari kalangan profesional, Polri, kejaksaan, pengurus organisasi kemasyarakatan, akademisi, praktisi, ataupun pegiat lembaga swadaya masyarakat. Namun, mereka harus melepas jabatan strukturalnya jika terpilih.

”Ketentuan ini berlaku untuk semua pendaftar,” kata Destry. (baca: Pukat UGM: Lihat Historis, Tak Dikehendaki Jaksa-Polisi Jadi Pimpinan KPK)

Menurut dia, pemberlakuan ketentuan itu dimaksudkan untuk menjaga totalitas selama bekerja. Sebaliknya, jika peserta terpilih tidak mundur dari jabatan sebelumnya, pansel mengkhawatirkan mereka tak bisa bekerja maksimal.

Di sisi lain, pimpinan KPK juga harus menjaga diri dari semua tarik-menarik kepentingan. Dengan kata lain, KPK tidak boleh menjadi subordinat dari lembaga lain. (baca: Budi Gunawan: Mudah-mudahan Ada Calon Pimpinan KPK yang Mewakili Polri)