Jokowi Minta Dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 180 Triliun Dimaksimalkan untuk Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini, dana yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan lebih banyak tersimpan di lembaga itu daripada disalurkan kepada buruh. Dari total dana Rp 180 triliun, dana untuk buruh baru keluar sebesar 5 persen.

"Contoh, BPJS Ketenagakerjaan. Dananya Rp 180 triliun, bukan miliar, tetapi hanya bisa digunakan 5 persen untuk investasi perumahan," ujar Jokowi saat membuka Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Pondok Gede, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Padahal, lanjut Jokowi, di negara-negara lain, dana itu biasanya digunakan sebanyak 50 persen. Oleh karena itu, dia pun meminta agar sistem tersebut segera diubah.

"Kalau bisa, 40-50 persen untuk menyiapkan perumahan bagi para buruh. Berapa banyak itu rumah yang bisa dibangun? Coba hitung kalau bisa," tutur Jokowi.

Dia menuturkan, saat ini dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak tersimpan karena belum adanya peraturan. Maka dari itu, Jokowi mengaku akan membicarakan hal ini terlebih dulu dengan para pimpinan buruh untuk menentukan skema terbaik dalam memanfaatkan dana bagi buruh.

"Dengan demikian, uang-uang itu jadi dana produktif, bukan disimpan. Butuh terobosan seperti itu kalau ingin bahwa manfaat dana itu harus ada," ucap dia.

Selain fasilitas perumahan, Jokowi juga menyoroti masalah pembangunan fasilitas transportasi dan kesehatan di kawasan industri. Para buruh, sebut Jokowi, masih dibebankan biaya transportasi yang dalam sebutannya sebesar Rp 400.000-Rp 600.000.

"Beban-beban itu akan mengurangi upah yang diberikan perusahaan. Ini tugas pemerintah, tetapi butuh proses, butuh waktu. Beri kesempatan saya bekerja ke arah yang tadi saya sampaikan," ucap Jokowi, disambut sorak-sorai ratusan buruh yang hadir.