Gerindra: Wajar Rakyat Tak Puas, Pemerintahan Jokowi Memang Melenceng

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai wajar apabila ada ketidakpuasan publik terhadap enam bulan awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menilai, kinerja pemerintah selama ini memang melenceng dari janji kampanye yang dulu digembor-gemborkan dalam Pemilu Presiden 2014.

"Memang dalam enam bulan pemerintahan ini banyak kebijakan yang menurut hemat kami agak melenceng dari apa yang dicita-citakan sejak awal," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Muzani menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. (Baca: 6 Bulan Pemerintahan, Tingkat Kepuasan Publik atas Jokowi-JK Masih Rendah)

Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

"Wajar kalau publik tidak puas," kata Muzani.

Muzani mencontohkan, salah satu kebijakan Jokowi yang tidak sesuai dengan janji kampanyenya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut dia, kebijakan tersebut sudah menyengsarakan rakyat karena membuat harga kebutuhan pokok ikut naik.

"Subsidi BBM jangkar pengamanan bagi rakyat, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu juga menjaga harga-harga lain. Harga sekarang tidak bisa diprediksi," ujar Muzani.

Sekjen Partai Gerindra ini meminta Jokowi segera mengevaluasi Kabinet Kerja. Perombakan kabinet juga bisa dilakukan jika memang diperlukan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang.

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla. (Baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)