Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet

Kompas.com - 19/04/2015, 15:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mayoritas publik mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam enan bulan pertama. Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai publik menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4/2015) siang.

Sebanyak 36 persen responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebanyak 5,8 persen responden lainnya menyatakan sangat setuju.

Hanya 24,1 persen responden yang kurang setuju dan 3,9 persen sangat tidak setuju. Sisanya, sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Jika ditotal, jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8 persen. Lebih besar dari yang tidak setuju," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Hanta mengatakan, nantinya reshuffle kabinet bisa dilakukan dengan melihat bidang-bidang yang dianggap publik paling tidak memuaskan. Dari hasil survei terlihat, 66 persen responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni sebesar 66 persen.

Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat.

Sebanyak 55 persen publik juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini terkait dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Bidang ekonomi dan hukum menjadi PR terberat Jokowi-JK," ujar Hanta.

Selain mempertimbangkan aspirasi publik dari hasil survei, Hanta menyarankan Jokowi juga membuat suatu mekanisme untuk menilai kinerja menteri-menterinya. Selain itu, pertimbangan secara politik juga tak bisa dihindarkan oleh Presiden. Sebab, pemilihan menteri juga dilakukan berdasarkan usulan partai pendukung.

"Terakhir, Presiden juga harus mempertimbangkan hak prerogatifnya dalam memilih menteri yang di-reshuffle. Kalau memang merasa tidak puas dengan kinerja menteri, ya itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,9 persen. Survei dibiayai oleh Poltracking.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X