Jika Jadi Waketum PAN, Bima Arya Yakin Bisa Sinergikan dengan Jabatan Wali Kota Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yakin memiliki peluang untuk menduduki jabatan sebagai wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN). Posisi itu dianggapnya memberikan dampak positif terhadap jabatannya sebagai orang nomor satu di Bogor.

"Posisi waketum akan memberi nilai tambah bagi tugas sebagai Wali Kota Bogor, karena membuka jaringan lobi dan komunikasi secara nasional untuk kepentingan pembangunan di Kota Bogor," katanya di Bogor, Rabu (18/3/2015).

Bima menyakini posisi Waketum PAN bisa sejalan (linier) dengan posisinya saat ini sebagai Wali Kota Bogor. Jaringan dan potensi lobi di tingkat nasional, ia yakini akan terbuka lebar dengan posisinya sebagai waketum.

Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk mempercepat program pembangunan di Kota Hujan melalui sikronisasi kebijakan dan jaringan, tidak hanya di tingkat lokal Kota Bogor, melainkan juga nasional.

Bima tetap berkomitmen bisa mengatur waktu antara tugas partai dan kewajibannya memimpin kota dengan penduduk mencapai satu juta jiwa. Baginya, tidak ada yang dikorbankan dalam posisi ini.

Menurut dia, ini bukan pilihan dua jabatan, melainkan kombinasi dua jabatan yang jika dikelola secara baik akan saling menguatkan, terutama dengan posisinya sebagai pimpinan daerah. "Saya akan mengatur waktu dan konsentrasi sebaik-baiknya antara tanggung jawab sebagai wali kota dan pimpinan partai," katanya.

Ia mengatakan akhir-akhir ini Kota Bogor disorot bukan hanya terkait dengan implementasi dan kendala realisasi program yang dicanangkan oleh duet Bima dan Usmar, melainkan juga karena dipilihnya Istana Bogor oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai tempat padatnya aktivitas sang presiden.

Menurutnya, seringnya aktivitas Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, menjadikan Pemerintah Kota Bogor harus bekerja ekstra keras dan detail dari segala sektor yang ada untuk mempercantik dan melakukan pembangunan yang progresif di Kota Hujan tersebut. "Sedikit kesalahan akan menjadi besar, mengingat banyaknya media nasional yang turun meliput ke Kota Bogor," katanya.

Bima menyatakan bersedia menerima amanat partai untuk mengisi Waketum DPP PAN, tidak lain untuk lebih membuka ruang komunikasi secara intens dengan skala nasional.

Pada akhirnya, hasil yang didapat akan kembali kepada warga Kota Bogor, melalui realisasi program secara berkesinambungan dan sesuai rencana pembangunan daerah yang melibatkan andil lobi provinsi dan pusat.

Setelah menang dalam perebutan kursi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan saat ini menatap masa depan dengan mempersiapkan program dan struktur kepengurusan baru dengan mengakomodir kader potensial yang memiliki integritas dan loyalitas terhadap partai, dan tentunya melibatkan kedua kubu, baik loyalis Zulkifli maupun Hatta.

Bima sebagai salah satu loyalis dan orang kepercayaan Hatta Rajasa dipastikan menempati posisi sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN periode 2015-2020 bersama enam Waketum lainnya yakni Hanafi Rais, Suyoto, Mulfahri Harahap, Asman Abnur dan Bara Hasibuan.

Loyalis Hatta Rajasa lainnya yang juga diakomodir sebagai pengurus harian, di antaranya, Ahmad Farhan Hamid, Hafizz Tohor, Saleh Daulay, Jon Erizal, Reza Rajasa dan Siti Himawati.

Bima Arya bukan kader baru di partai yang didirikan Amein Rais dan menata kariernya dari bawah. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Bandung periode 1998-2000, politisi 43 tahun ini juga merupakan salah seorang deklarator dari pendiri PAN di Bandung.

Akseptabilitis yang tinggi, menjadi modal penting bagi Bima hingga dipercaya menempati posisi Waketum PAN saat ini. Tidak hanya di internal partai, di eksternal lintas partai pun, ia dikenal sebagai kader muda yang memiliki integritas dan semangat tinggi mengusung tema pembaharuan.

Ia juga dipercaya mengisi pos sebagai ketua DPP PAN bidang Organisasi dan Komunikasi Politik, sekaligus dikenal menjadi orang kepercayaan Hatta Rajasa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 79 pengurus harian DPP PAN yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terdiri dari 1 ketua umum, enam wakil ketua umum, satu sekjen, 27 wakil sekjen, satu bendahara umum, 13 bandahara, dan 27 ketua bidang.