"Orang-orang di kementerian saat ini bukan creme de la creme, bukan orang-orang terbaik. Ini bukan kabinet zaken, tapi jangan sampai juga dibilang kabinet medioker. Maka, harus ada pergantian," kata Fadli dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).
Politisi Partai Gerindra itu menyarankan Presiden mengevaluasi para menteri dalam waktu 3-6 bulan ini. Apabila tidak bagus, Presiden dituntut berani untuk mengganti menteri tersebut.
Menteri-menteri yang dikritik Fadli ialah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menerbitkan surat pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M Romahurmuzy dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali.
"Sekarang ini orang-orangnya lemah sekali. Tidak ada yang mengerti hukum, semua aturan ditabrak. Beda cerita kalau ada orang-orang seperti Saldi Isra, Irman Putra Sidin, atau Yusril, tak ada yang mengingatkan," ucapnya.
Ke depan, Fadli juga meminta para menteri bisa fokus kepada masalah substansial yang dihadapi kementeriannya dan menanggalkan segala bentuk pencitraan. Misalnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri memiliki pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran dan Tedjo memiliki pekerjaan besar untuk mengatasi konflik TNI dan Polri.
"Kalau Menaker awalnya naik pagar, ya nggak apa-apa. Tapi, banyak persoalan substansi, mapping masalah. Kalau prioritas tidak tahu, apa yang diselesaikan, nantinya cuma hanya pencitraan," kata politisi Partai Gerindra itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.