"Menko Polhukam sudah berlebihan dalam bertindak. Tak sepantasnya ia mencampuri terlalu jauh urusan internal partai politik. Jika yang dikhawatirkan dalam penyelenggaraan munas adalah kisruh, Menko Polhukam seharusnya menindak tegas dalang kekisruhan, bukan lantas melarang penyelenggaraan munas," kata Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Rabu (26/11/2014).
Fadli Zon juga mengkhawatirkan, jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sedang memancing di air keruh, mengingat latar belakang Tedjo Edhy Purdijatno yang berasal dari Partai Nasdem, salah satu partai politik koalisi Jokowi-JK.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu yakin, Partai Golkar adalah partai yang sudah mempunyai akar yang kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.
"Tentu kita berharap Indonesia bisa terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini tak akan tercapai jika pemimpinnya tak paham cara mengurus negara ini. Seorang presiden ataupun menteri diberikan mandat untuk menggunakan kewenangannya dengan baik, bukan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujar Fadli Zon.
Fadli Zon juga mengingatkan kepada para menteri dan jajaran lain dalam pemerintahan Jokowi agar tidak keluar batas dalam bertindak.
"Pemerintahan Jokowi harus merenungkan ungkapan Lord Acton, seorang ilmuwan Inggris; power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak (tanpa pengawasan) pasti disalahgunakan," tandasnya. (Muhammad Zulfikar)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.