Tim Penyelamat Partai Golkar Pecat Aburizal dan Idrus Marham

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Penyelamat Partai Golkar memberhentikan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Mulai Jumat (28/11/2014), DPP resmi dikendalikan oleh Tim Penyelamat Partai Golkar.

"Mulai hari ini DPP Golkar resmi dikendalikan oleh tim penyelamat. Saudara ARB (panggilan Aburizal) dan Idrus diberhentikan," kata Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Yorrys Raweyai dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Yorrys menyampaikan, berdasarkan rapat pleno pada 25 November lalu, tim penyelamat telah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan kepengurusan baru ini. Dia berharap Menkumham Yasonna H Laoly dapat membuat keputusan secepatnya.

"Yang harus dilakukan, pertama, menyampaikan kepada seluruh unsur institusi, yaitu pengurus tingkat 1 dan 2, ormas, dan kepada pemerintah tentang keputusan pleno tersebut sehingga yang bekerja adalah tim penyelamat," ujar Yorrys.

Tim Penyelamat Partai Golkar dipimpin Agung Laksono dan beranggotakan Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, serta Zainal Bintang. Tugas utama tim ini adalah menggelar Munas IX Partai Golkar pada Januari 2015 karena Munas Golkar yang diselenggarakan DPP pada 30 November dinilai tak sesuai AD/ART partai.

Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX dan Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, serta Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX. Namun, Muladi mundur karena mengaku ingin bersikap independen, mengingat jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Partai.

Sebelumnya, Aburizal menilai pembentukan presidium penyelamatan Partai Golkar oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono tidak sah. Menurut Aburizal, pembentukan presidium tersebut tidak berlandaskan aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Presidium ini tentu tidak sah. Tidak ada dalam AD/ART Golkar pembentukan presidium seperti itu," ujar Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Selain itu, kata Aburizal, pembentukan presidium penyelamatan partai dilakukan setelah rapat pleno ditutup oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga yang ditunjuk untuk memimpin rapat. Menurut dia, keputusan rapat pimpinan nasional yang menetapkan penyelenggaraan munas pada 30 November mendatang harus diterima oleh semua kader.

"Keputusan rapimnas adalah keputusan tertinggi setelah munas. Setiap kader Golkar, apalagi pengurus, harus menghormati," kata Aburizal. (Baca: Aburizal: Pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar Tidak Sah!)