Seskab: Pemerintah Tak Bermaksud Larang Munas Golkar

"Enggak ada maksud untuk mengintervensi acara internal Golkar. Hanya memberi pertimbangan, itu adalah tanggung jawab polhukam dan memang menerima langsung masukan dari kementerian, kepolisian tentang itu," ujar Andi, di Jakarta, Rabu (26/12/2014).

Andi juga menegaskan bahwa pernyataan Menko Polhukam bukan perintah dari Presiden Joko Widodo atau pun Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tedjo, kata Andi, melakukan rapat bersama Kementerian Pariwisata dan juga kepolisian hingga pada kesimpulan ada kekhawatiran Munas Golkar di Bali tidak berjalan lancar. (Baca: Bela Menko Polhukam, JK Khawatir Munas Golkar Ganggu Pariwisata Bali)

Ia meminta agar apa yang diungkapkan Tedjo tak dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai kader partai politik. Seperti diketahui, Tedjo adalah mantan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur.

"Menteri-menteri Jokowi itu sudah komit untuk tidak lagi mengandalkan afiliasi partainya. Tedjo sudah mundur dari kepengurusan Nasdem. Itu sudah kita tanggalkan afiliasi-afiliasi politik," kata Andi.

Andi menilai, Tedjo sudah berbicara sesuai kapasitasnya. Dia tak mempersoalkan jika Golkar mengkritik pemerintah dan menyebut telah melakukan intervensi terhadap urusan partai politik.

"Masa harus nyuruh menteri perempuan yang ngomong karena dia bukan menteri parpol? Ini tanggung jawab Menko Polhukam. Kalau misal yang bicara Menteri Desa dari PKB, itu baru luar biasa, benar-benar ada intervensi politik karena bukan kewenangannya," kata dia.

Seperti diberitakan, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta kepolisian tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali pada 30 November karena mempertimbangkan potensi rusuh yang akan terjadi. Atas pernyataan Tedjo ini, sejumlah kalangan menilai Tedjo terlalu jauh ikut campur urusan partai politik.